*Wagub Kepri Nyanyang Haris Pratamura: “KUR Wujud Nyata Kehadiran Negara untuk Rakyat Kecil”
DISKOMINFO KEPRI - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meluncurkan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 800.000 debitur di seluruh Indonesia. Langkah strategis ini menjadi upaya memperluas akses pembiayaan dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Acara peluncuran dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang turut meresmikan Kredit Program Perumahan (KKP) melalui siaran langsung Zoom Meeting dari Surabaya, Selasa (21/10).
Dalam sambutannya, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan penyaluran KUR tahun 2025 mencapai Rp300 triliun, dengan fokus pada sektor-sektor produktif dan padat karya seperti industri manufaktur, pertanian, serta makanan dan minuman.
“Program KUR ini bukan hanya tentang pembiayaan, tetapi juga penciptaan lapangan kerja baru. Setiap usaha produktif yang dibiayai KUR rata-rata dapat menyerap 3 hingga 5 tenaga kerja baru,” ujar Airlangga.
Ia juga menambahkan, tingkat kredit macet (NPL) KUR hanya 2,28 persen, jauh lebih rendah dibandingkan kredit non-KUR yang mencapai 4,55 persen. Pemerintah, kata Airlangga, akan terus memperluas jangkauan KUR hingga ke luar Pulau Jawa, termasuk memberikan fasilitas bagi calon pekerja migran yang membutuhkan pembiayaan pendidikan dan pelatihan.
Selain itu, peluncuran Kredit Program Perumahan (KKP) menjadi langkah lanjutan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui KKP, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp130 triliun, di mana Rp113 triliun difokuskan untuk mendukung sektor konstruksi dan penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
“Program ini diharapkan dapat mendorong kontraktor UMKM di daerah agar berperan aktif dalam pembangunan rumah rakyat, sejalan dengan target nasional penyediaan tiga juta rumah,” jelas Airlangga.
Kepri Ikut Sukseskan Akad Massal KUR dan KKP Serentak di 38 Provinsi
Peluncuran Akad Massal KUR dan KKP diikuti secara serentak oleh 38 provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dari Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang.
Dalam sambutannya, Nyanyang Haris menyampaikan bahwa KUR merupakan instrumen utama pemerintah dalam memperkuat ekonomi rakyat dan sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian bangsa.
“KUR bukan sekadar pembiayaan, tetapi wujud nyata kehadiran negara dalam memperkuat ekonomi rakyat. Melalui KUR, masyarakat kecil bisa naik kelas, mandiri, berdaya, dan sejahtera,” ujar Nyanyang.
KUR di Kepri Capai Rp793,5 Miliar untuk 10.695 Debitur
Menurut data Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, hingga semester I tahun 2025, penyaluran KUR di Kepri mencapai Rp793,5 miliar kepada 10.695 debitur, dengan rincian:
KUR Mikro: 9.155 debitur (Rp410,13 miliar)
KUR Kecil: 1.431 debitur (Rp382,31 miliar)
KUR Super Mikro: 109 debitur (Rp1,06 miliar)
Penyaluran terbesar berasal dari Kota Batam sebesar Rp465,56 miliar kepada 5.058 debitur, disusul oleh Kabupaten Bintan (Rp87,76 miliar), Karimun (Rp92,51 miliar), Natuna (Rp42,45 miliar), Lingga (Rp20,95 miliar), Kepulauan Anambas (Rp24,18 miliar), dan Kota Tanjungpinang (Rp60,09 miliar).
Sektor penerima terbesar meliputi perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta jasa kemasyarakatan dan sosial.
Sinergi Pemprov Kepri dan Perbankan Dukung Pembiayaan Nol Persen
Wakil Gubernur Kepri menegaskan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, OJK, Bank Indonesia, serta Kementerian dan lembaga terkait.
Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti akses pembiayaan di wilayah kepulauan, keterbatasan SDM pendamping, dan literasi keuangan masyarakat.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Kepri melengkapi program nasional dengan subsidi margin nol persen bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah. Sejak tahun 2021 hingga September 2025, sebanyak 1.667 UMKM telah menerima bantuan permodalan senilai Rp39,7 miliar.
“Kami tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tapi juga mendorong pemberdayaan. Tahun ini berbagai pelatihan dan pendampingan usaha terus digencarkan — mulai dari pembukuan, desain produk, hingga digitalisasi pemasaran,” jelas Nyanyang.
Ia juga menyambut baik peluncuran Kredit Program Perumahan (KKP) yang diharapkan dapat membuka akses kepemilikan rumah layak bagi pelaku UMKM dan masyarakat pekerja.
“Melalui KUR dan KKP, kita tidak hanya memperkuat ekonomi, tetapi juga memperluas kesejahteraan,” tutup Wakil Gubernur Kepri.
Acara ditutup dengan penandatanganan simbolis Akad Massal KUR dan KKP secara serentak di 38 provinsi sebagai momentum penguatan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berbasis UMKM.
Turut hadir Ketua DPRD Provinsi Kepri H. Iman Setiawan, Forkopimda Provinsi Kepri, Perwakilan Bupati/Walikota se-Kepri, Kepala OPD Pemprov Kepri, Perwakilan Instansi Vertikal, serta pimpinan perbankan se-Kepri. (zah)
