Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau
Tugas:
Melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan lingkup tugasnya.
Fungsi:
- Perumusan kebijakan di Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Bidang Layanan E-Government dan Teknologi Informasi Komunikasi, Bidang Komunikasi dan Kehumasan serta Bidang Statistik dan Persandian.
- Pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Bidang Layanan E-Government dan Teknologi Informasi Komunikasi, Bidang Komunikasi dan Kehumasan serta Bidang Statistik dan Persandian.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Bidang Layanan E-Government dan Teknologi Informasi Komunikasi, Bidang Komunikasi dan Kehumasan serta Bidang Statistik dan Persandian.
- Pelaksanaan administrasi Dinas.
- Pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.
Indikator Kinerja Utama
| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Rumus Perhitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik | Nilai keterbukaan informasi publik | Skala Nilai | Melakukan penilaian terhadap 4 indikator ditambah nilai presentasi. Di mana indikator 1 dan 2 diberi bobot 40%, indikator 3 dan 4 diberi bobot 40% dan presentasi diberi bobot 20% | Komisi Informasi Pusat | Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Bidang Komunikasi dan Kehumasan |
| 2. | Meningkatnya layanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi (smart service) | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | % | Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dibagi jumlah layanan publik dikali 100 | Dinas Kominfo Provinsi | Bidang Layanan E-Government dan Teknologi Informasi Komunikasi |
| Persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | % | Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dibagi jumlah PD dikali 100 | Dinas Kominfo Provinsi | Bidang Layanan E-Government dan Teknologi Informasi Komunikasi | ||
| 3. | Terwujudnya penyelenggaraan satu data berbasis elektronik yang terintegrasi | Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah | % | Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dibagi dengan jumlah PD dikali 100 | Dinas Kominfo Provinsi | Bidang Statistik dan Persandian |
| 4. | Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah | Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI) | Indeks KAMI | Indeks KAMI | BSSN | Bidang Statistik dan Persandian |