DISKOMINFO KEPRI – Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura memimpin kegiatan Business Matching Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di Graha Kepri, Kamis (15/1). Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam memastikan ketersediaan beras sekaligus menjaga stabilitas harga pangan pokok di wilayah kepulauan.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa ketersediaan pasokan beras dan stabilitas harga bahan pokok merupakan perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat serta berdampak pada stabilitas dan ketahanan ekonomi daerah. Oleh karena itu, upaya menjaga pasokan dan harga harus dilakukan secara berkelanjutan melalui koordinasi lintas sektor, baik dengan pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, maupun para pemangku kepentingan lainnya.
Provinsi Kepulauan Riau, lanjut Wagub, memiliki karakteristik wilayah laut sekitar 98 persen dan daratan hanya 2 persen, serta berada di kawasan perbatasan negara seperti Singapura dan Malaysia. Kondisi tersebut membuat Kepri tidak menjadi daerah penghasil beras, sehingga sangat bergantung pada pasokan dari wilayah lain seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan sentra produksi beras nasional lainnya.
"Selain itu, kedekatan geografis dengan negara tetangga menjadikan Kepri sebagai destinasi wisata internasional dengan lalu lintas orang yang sangat tinggi. Konsumsi beras di Kepri tidak hanya memperhitungkan kebutuhan penduduk yang mencapai sekitar dua juta jiwa, tetapi juga kunjungan wisatawan mancanegara yang hampir dua juta orang, ditambah wisatawan nusantara" ujarnya.
Wagub melanjutkan, kebutuhan beras di Kepulauan Riau tercatat mencapai sekitar 202 ribu ton per tahun, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun non-rumah tangga, dengan dominasi kebutuhan beras jenis premium. Melalui kegiatan business matching yang difasilitasi Badan Pangan Nasional ini, pemerintah mempertemukan pelaku usaha perberasan dari wilayah potensial pemasok dengan pelaku usaha perberasan di Kepulauan Riau guna membangun kerja sama yang berkelanjutan.
Wakil Gubernur berharap para pemangku kepentingan dapat menjalin kerja sama bisnis business to business yang berkesinambungan dan didukung berbagai pihak, sehingga stabilitas pasokan dan harga beras di Kepulauan Riau dapat terjaga. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terus bersinergi dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, baik melalui pemenuhan pasokan maupun pengawasan dan pemantauan harga di tingkat konsumen sebagai bagian dari pengendalian inflasi pangan daerah.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan kelancaran jalur distribusi antarwilayah. Sebagai wilayah kepulauan, distribusi utama sangat bergantung pada transportasi laut, sehingga hambatan distribusi harus diantisipasi dan diatasi secara bersama.
“Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan menghasilkan solusi konkret bagi stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya beras, terlebih menjelang perayaan Imlek, bulan puasa, dan Hari Raya Idulfitri, di mana kebutuhan pangan diperkirakan akan meningkat,” tutupnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tatang Yuliono, Kasatgas Pangan Bappenas Djoko Prihadi, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa, Wakil Komandan Komando Daerah Angkatan Laut Ketut Budiantara, Kapolda Kepulauan Riau yang diwakili oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepulauan Riau Silvester Simamora, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Amsakar Ahmad, Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra.
Hadir juga Direktur Pemasaran Perum Bulog Febby Novita, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso, Kepala BP Bintan Farid Irfan Sidik, serta para asosiasi dan pengusaha beras dari berbagai daerah. (ca)
