Pelaksanaan Program MBG di Kepri Difokuskan pada Sertifikasi SLHS, Ahli Gizi dan Pemanfaatan Pangan Lokal

DISKOMINFO KEPRI - Capaian pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kepulauan Riau telah menunjukkan progres yang cukup baik, namun masih memerlukan percepatan agar target nasional dapat terpenuhi.

Demikian paparan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Rika Azmi dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program MBG di Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (5/2/2026).

Rapat dipimpin Wakil Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, dihadiri oleh Kepala BKKBN Kepri Rohina, Kepala BPS Kepri Toto Haryanto Silitonga, para Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kepri serta para pimpinan Forkopimda Kepri.

Rapat juga diikuti oleh perwakilan tujuh kabupaten/kota se-Kepulauan Riau secara luring dan daring, di antaranya Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole, Wakil Bupati Kepulauan Anambas Raja Bayu Febri Gunadian, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Ronny Kartika, serta perwakilan pemerintah daerah dari Kota Tanjungpinang, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna.

Rapat evaluasi ini bertujuan untuk meninjau capaian dan tantangan yang dihadapi pada Tahun 2025 lalu, serta langkah percepatan pelaksanaan Program MBG yang menjadi salah satu program strategis nasional dalam upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah dan kelompok rentan.

Dalam paparannya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Rika Azmi menjelaskan, berdasarkan data hingga 2 Februari 2026, realisasi SPPG aglomerasi di Provinsi Kepulauan Riau telah mencapai 199 SPPG dari total target 303 SPPG yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

“Capaian ini menunjukkan progres yang cukup baik, namun masih memerlukan percepatan agar target nasional dapat terpenuhi,” katanya.

Rika mengungkapkan bahwa dari total SPPG yang telah beroperasi, baru 83 SPPG yang memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS). Sementara sisanya masih dalam proses pengajuan dan pendampingan.

“SLHS menjadi aspek penting karena berkaitan langsung dengan keamanan pangan yang dikonsumsi penerima manfaat,” tegasnya.

Proses pengurusan SLHS menurut Rika masih menghadapi sejumlah kendala, terutama pada pengujian sampel makanan dan air yang saat ini hanya dapat dilakukan di Balai Pelayanan Kesehatan Batam.

“Kondisi ini menyebabkan waktu pengurusan SLHS menjadi lebih panjang,” jelasnya.

Terkait wilayah terpencil, Rika Azmi menyampaikan bahwa telah dilakukan apraisal terhadap 15 SPPG, sementara 46 SPPG lainnya direncanakan akan menjalani appraisal lanjutan pada tahap berikutnya.

“Kami terus mendorong percepatan appraisal agar pelayanan MBG di wilayah terpencil tidak tertinggal,” ujarnya.

Ia juga menyoroti masih ditemukannya bangunan dapur SPPG yang belum memenuhi standar sanitasi dan lingkungan, serta operasional dapur yang belum sepenuhnya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Ini menjadi catatan penting yang harus segera kita benahi bersama,” ungkapnya.

Permasalahan lain yang disampaikan adalah keterbatasan tenaga ahli gizi yang ditempatkan di dapur SPPG, serta lambatnya sebagian mitra pengelola dalam pengurusan SLHS.

“Keberadaan ahli gizi sangat krusial untuk menjamin kualitas menu dan asupan gizi,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut, Rika juga menekankan bahwa SPPG harus memanfaatkan bahan pangan lokal, khususnya potensi pangan laut Kepulauan Riau, masih belum optimal dalam pelaksanaan MBG.

“Padahal Kepri memiliki potensi besar pangan laut yang seharusnya bisa mendukung program ini,” ungkapnya.

Menutup paparannya, Rika berharap evaluasi ini dapat menjadi dasar perbaikan pelaksanaan MBG ke depan agar program benar-benar berjalan aman, berkualitas dan tepat sasaran.

“Kami berharap seluruh pihak dapat bersinergi untuk menyempurnakan pelaksanaan MBG di Kepulauan Riau,” tutupnya.

Komitmen Dukungan KPPG Wilayah Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau

Sementara itu, Kepala KPPG Wilayah Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau Syarti Widya menyatakan komitmennya untuk terus mendukung percepatan Program MBG di Kepulauan Riau.

“Kami siap memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan MBG semakin efektif dan merata,” ujar Syarti Widya.

Ia berharap ke depan seluruh SPPG di Kepulauan Riau dapat memenuhi standar yang ditetapkan, baik dari sisi sarana prasarana, higienitas, maupun kualitas menu.

“Harapan kami, Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya generasi muda,” harapnya. (Ky)