DPRD Kepri Minta KPU Analisis Potensi Masalah Pemilu

Tanjungpinang, Diskominfo - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau minta KPU setempat untuk menganalisis potensi permasalahan yang dihadapi dalam Pemilu 2019.

"Kami ingatkan agar KPU mulai membuat daftar masalah yang mungkin akan terjadi dalam pemilu serentak mendatang. Analisis terhadap potensi masalah kepemiluan dinilai penting sehingga dapat dilakukan upaya antisipasi," kata Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak saat menerima kunjungan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, di Kantor DPRD Kepri, Senin (16/7).

Politisi PDIP itu mengemukakan, untuk menyatukan persepsi antarlembaga, DPRD Kepri akan menggelar rapat kerja bersama penyelenggara tingkat provinsi, kabupaten dan kota hingga kelurahan. Rapat ini dibutuhkan untuk menyatukan persepsi, bersama-sama menciptakan pemilu yang damai dan bermartabat.

“Nanti, sekitar Februari 2019, kami akan undang KPU Kepri dan jajarannya. Bila perlu semua PPK, KPPS  kami undang untuk menyamakan persepsi,” kata Jumaga.

Selain persoalan itu, Jumaga juga mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat menyiapkan rancangan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu 2019.

Ia mengatakan, rancangan anggaran harus disiapkan secepatnya agar dapat dibahas tim anggaran pemerintah daerah dan Badan Anggaran.

“Saya minta supaya KPU segera menyiapkan anggaran membantu pemilu nanti untuk dianggarkan nanti. Mohon disiapkan dengan baik,” katanya. 

Menanggapi hal ini, Ketua KPU Kepri Sriwati bersama kesekretariatan akan segera menyiapkan rencana anggaran. Tidak hanya soal anggaran, pihaknya juga meminta kepada DPRD Kepri untuk ikut memikirkan operasional KPU Kepri.

“Kalau misalnya ada kendaraan operasional, mungkin kami bisa dibantu,” kata Sriwati.

Untuk pemilu mendatang, KPU mengaku telah siap menjalankan tugasnya. Salah satu diantaranya telah membentuk divisi-divisi yaitu divisi hokum dan pengawasan, divisi perencanaan, divisi program dan data, divisi teknis penyelenggaraan dan divisi keuangan dan logistik.

KPU juga, kata Sriwati akan menjadi wasit yang adil dalam pelaksanaan pemilu dengan mengedepankan prinsip adil dan netral. Apalagi, katanya, pemilu mendatang akan memilih lima wakil dan pemimpin secara serentak. Dimulai dari DPRD Kota / Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD dan Presiden.