Kepri Kembali Raih Predikat WTP

TANJUNGPINANG, DISKOMINFO - Pemerintah Provinsi Kepri kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada hasil Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI pada Laporan Keuangan Provinsi Kepri tahun 2017.

Yangmana, predikat Opini WTP ini telahpun diraih Pemerintah Provinsi Kepri selama tujuh kali berturut-turut.

Hal ini disampaikan anggota V BPK RI Isma Yatun MT saat menyampaikan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan Provinsi Kepri tahun 2017 kepada Gubernur Kepri H Nurdin Basirun dan Pimpinan DPRD Kepri di Ruang sidang kantor DPRD Kepri Dompak, Senin (21/5)

"Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Kepri atas prestasi terhadap opini WTP yang diraih selama 7 tahun berturut-turut ini," ujar Isma.

Isma berharap agar kedepannya Pemerintah Provinsi Kepri dapat terus mempertahankan predikat ini ditahan berikutnya dan dapat meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah dengan baik lagi.

"Tak hanya itu, meskipun mendapat WTP terdapat beberapa rekomendasi yang kami temukan dalam pemeriksaan keuangan Pemprov Kepri yang harus ditindaklanjuti," ungkap Isma.

Seperti sistem pengendalian keuangan intern yang masih belum maksimal diterapkan. Masih belum tersalurkan terdapat beasiswa sebesar Rp1,9 miliar yang tidak tersalurkan serta investasi Pemprov Kepri sebesar Rp43,41 miliar dinilai tidak memberikan manfaat ekonomi.

“serta peninjauan kembali pengeluaran jasa publikasi yang tidak terverifikasi dewan pers serta masih belum selesai pajak kendaraan bermotor tahun 2013," ungkap Isma.

Isma yakin Pemprov Kepri akan segera menindaklanjuti laporan ini dan memberikan jawaban kepada BPK segera dalam batas waktu selama 60 hari hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini disampaikan.

Sementara itu, dalam sambutannya Gubernur Kepri H Nurdin Basirun menyampaikan apresiasi kepada BPK RI terhadap opini WTP yang diraih Pemprov Kepri pada laporan APBD 2017 lalu.

"Kedepannya kami akan terus melakukan upaya peningkatan kualitas dalam pengelolaan keuangan di Provinsi Kepri dengan aktual dan transparan," tegas Gubernur.

Sehingga tidak ditemukan kembali permasalahan yang sama terjadi di tahun berikutnya. Untuk rekonstruksi yang disampaikan BPK, Gubernur berjanji akan segera menindaklanjuti dalam waktu yang diberikan oleh BPK.

"Serta melalui WTP yang diraih ini dapat menjadi semangat untuk Penyelenggara Pemerintah meningkatkan kualitas dan kinerja dalam mengelola keuangan di Provinsi Kepri," ungkap Gubernur kembali.(Asiik2)