Perkantoran dan Balai Adat Diminta Terapkan Bangunan Berciri Khas Melayu

TANJUNGPINANG,DISKOMINFO - Terkait dengan disahkannya Peraturan Daerah Perda   Bangunan Berciri Khas Melayu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri,Selasa (9/7). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri meminta jajaran Organisasi Perangkat Daerah OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri dan instansi pemerintah lainnya dapat menerapkan perda tersebut dengan segera.

Hal ini disampaikan juru bicara pansus Perda Bangunan Berciri Khas Melayu Burhanuddin Nur dalam pandangan akhirnya pansus. "Kita harap OPD-OPD dan instansi pemerintah lainnya dapat segera menerapkan kebijakan ini," tegas Burhanuddin Nur. Burhanuddin Nur menjelaskan dengan penerapan Perda ini, arsitektur dan corak Melayu harus digunakan di setiap gedung perkantoran dan Balai Adat yang ada.

"Banyak arsitektur dan corak Melayu yang dapat kita jadikan icon serta identitas budaya masyarakat Kepri pada bangunan kantor dan gedung yang ada di Provinsi Kepri," ungkap Burhanuddin Nur. Dengan diterapkannya Perda ini juga, kita harapkan provinsi Kepri dapat melestarikan dan menjaga budaya Melayu.

"Hal ini sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kepri sendiri yaknienjadi bunda tanah Melayu," ungkap Burhanuddin Nur. Namun, penerapan Perda ini sementara hanya wajib diberlakukan bagi gedung perkantoran,balai adat dan gedung lainnya di Provinsi Kepri. "Serta belum diterapkan pada perumahan dan rumah pribadi masyarakat  Kepri," tegas Burhanuddin Nur.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Kepri H Nurdin Basirun menyambut baik dengan disahkannya perda Bangunan Berciri Khas Melayu di Provinsi Kepri ini. "Terimakasih atas kerjasama dan pembahasan yang dilakukan DPRD Kepri agar perda ini dapat disahkan,"ucap Nurdin. Kedepannya, Gubernur bakal terus berupaya untuk dapat secepatnya menerapkan perda ini di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

(asikk2)