E-voting Dapat Jadi Pilihan Tekan Anggaran Pilkada Serentak

TANJUNGPINANG,DISKOMINFO - Pemungutan suara secara elektronik (e-voting) sebaiknya digunakan dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2020,  kata pengamat politik, Bismar Arianto.

"Anggaran yang dibutuhkan lebih kecil dibanding pilkada secara manual," ujarnya di Tanjungpinang, Selasa.

Selain menelan biaya yang lebih rendah, menurut dia e-voting relevan dilaksanakan pada pilkada serentak lantaran lebih efisien, transparan dan optimal juga kalau pemungutan suara dilaksanakan secara elektronik.

"Pemungutan suara secara elektronik bukan hal tabu dilaksanakan," ucapnya.

Teknologi itu sudah dikenal pemerintah sejak 10 tahun yang lalu atau ketika Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden. Teknologi itu sudah dikembangkan, dan diuji coba sehingga sebaiknya digunakan secara terus-menerus.

Menurut dia, "e-voting" masih sempat digunakan karena Badan Penelitian Teknologi Nasional pernah melakukan uji coba terhadap peralatan untuk pemungutan suara secara elektronik. "E-voting" hanya menelan anggaran Rp10 juta untuk satu desa, dan membuahkan hasil yang maksimal ketika dilaksanakan di sejumlah daerah.

"Lebih cepat ketahui hasilnya sehingga tidak menimbulkan psikologi massa yang berujung pada isu-isu negatif terhadap penyelenggaraan pesta demokrasi,"  ujarnya.

Bismar mengatakan cara manual menguras energi. Dampak terbesar dalam Pemilu 2019, contohnya, ratusan penyelenggara pemilu adhock meninggal dunia.

Hasil pemilu yang lama diumumkan juga menimbulkan kecurigaan masyarakat sehingga terpengaruh dan menelan berbagai isu yang berkembang. Akibatnya, sebagian masyarakat tidak percaya dengan penyelenggara pemilu, dan melakukan aksi unjuk rasa.

Selain itu, kata dia cara konvensional pesta demokrasi juga potensial menimbulkan kecurangan seperti yang terjadi di berbagai daerah. Karena itu, kata dia pemungutan suara secara elektronik merupakan pilihan yang tepat untuk membuahkan hasil pilkada yang maksimal, sesuai keinginan masyarakat.

"Kalau sekarang yang diajukan KPU Kepri untuk pilkada Rp76 miliar, misalnya dapat dikurangi kalau menggunakan sistem elektronik. KPU harus siap memanfaatkan kemajuan teknologi untuk membuahkan hasil pilkada yang lebih baik," tuturnya.

(asikk1)