Pemprov Kepri Dan Kejati bersinergi Tangani Persoalan Hukum DATUN di Kepri

TANJUNGPINANG,DISKOMINFO - Pemerintah Provinsi Kepri dan Kejaksaan Tinggi Negri Provinsi Kepri berkomitmen untuk bersama-sama bersinergi bersatu menangani persoalan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di Provinsi Kepri.

Yang mana, sinergitas antara Pemprov Kepri dan Kejati ini ditandai dengan adanya penandatanganan kerjasama  antara Pemerintah Provinsi Kepri dan Kejaksaan Tinggi Negri Provinsi Kepri di Aula Kantor Gubernur Provinsi Kepri Dompak,Rabu (27/3)

Kepala Kejaksaan Tinggi Negri Provinsi Kepri Edy Birton SH MH mengatakan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan dasar hukum bagi Kejati untuk dapat membantu pemerintah Provinsi Kepri dalam menyelesaikan persoalan hukum perdata dan tata usaha negara yang terjadi di Provinsi Kepri.

"Dengan MoU ini nantinya Kejati diberikan kewenangan untuk ikut menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang dihadapi pemerintah Provinsi Kepri," tegas Edy.

Baik berupa permasalahan hukum antar negara, antara pemerintah daerah hingga persoalan sengketa tata usaha negara di Provinsi Kepri.

"Nantinya sebagai penegak hukum,Kejati bakal senantiasa menjaga dan mengawal jalannya sistem pemerintahan yang ada di Provinsi Kepri," ungkap Edy.

Tak hanya menjadi penegak dan penengah persoalan hukum di Provinsi Kepri, Kejati juga bakal terus ikut mengawal dan menegakkan kewibawaan pemerintah daerah serta berupaya menyelamatkan dan menjaga keuangan dan aset yang dimiliki daerah.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Kepri H Nurdin Basirun dalam sambutannya mengatakan bahwa kesepakatan dan sosialisasi bersama Kejati Kepri ini merupakan bentuk silaturahmi dan sinergi dalam membangun Provinsi Kepri.

"Pengawalan dan keberadaan Kejati dirasa mampu untuk memberikan pengamanan terhadap jalannya sistem pemerintahan di Provinsi Kepri," ungkap Gubernur.

Apalagi, lanjut Gubernur saat ini banyak persoalan yang menyangkut hukum yang mungkin dapat terjadi dalam upaya membangun Kepri.

"Sehingga dengan adanya kerja sama ini akan dapat meningkatkan pembangunan di provinsi Kepri dan meminimalisir terjadi berbagai penyalahgunaan di Provinsi Kepri," tegas Gubernur lagi.

(Asikk2)