Pemprov Kepri Buka Musrenbang 2019 Tingkat Provinsi Kepri

TANJUNGPINANG-DISKOMINFO- Pemerintah Provinsi Kepri  menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Musrenbang tingkat Provinsi Kepri  di CK Hotel Tanjungpinang,Rabu (27/3).

Hal ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan,Penelitian dan Pembangunan (Bapelitbang) Provinsi Kepri Naharuddin di Tanjungpinang,Selasa(26/3).

"Insyaallah,Rabu malam pukul 19.00 kita gelar pembukaan Musrenbang tingkat Provinsi Kepri di Hotel CK Tanjungpinang," ungkap Naharuddin.

Menurut Naharuddin,nantinya pada musrenbang tersebut pihaknya bakal melibatkan sekitar 1.200 orang. Baik itu narasumber dan undangan yang dilibatkan dalam Musrenbang ini yakni Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu, Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Kepri, seluruh kepala dinas tingkat provinsi kabupaten dan kota, FKPD Kabupaten dan Kota, DPRD Kepri serta Kabupaten dan Kota, anggota DPR RI, DPD RI, pers dan Ormas yang ada di Kepri.

"Dalam Musrenbang juga akan kita bahas beberapa isu strategis baik itu peningkatan infrastruktur, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan," ungkap Naharuddin.

Khususnya peningkatan kualitas dan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kapasitas fisikal dan keuangan daerah.

"Untuk prioritas pada pelayanan dasar yakni, pada peningkatan kualitas mutu pendidikan menengah atas, sumber daya manusia di bidang kesehatan, pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular," tegas Naharuddin.

Serta Naharurdin, juga mengingatkan kepada setiap stageholder untuk membuat dengan rinci apa yang menjadi skala prioritasnya.

"Sehingga program kegiatan tersebut dapat  sejalan dan bersinergi dengan apa yang direncanakan Pemerintah Provinsi Kepri,"tegas Naharuddin.

Naharuddin juga mengingatkan kepada seluruh aparatur pemerintah mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan serta kabupaten dan kabupaten/kota, agar mengajukan rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan.

“Ajukan rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai skala prioritas,” ungkap Nahar kembali

Selain itu, Nahar juga meminta pemerintah kabupaten/kota dalam mengajukan rencana pembangunan juga harus sesuai dengan kewenangan yang ada.

(asikk2)