Dewan Minta Lanjutkan Pembangunan Monumen Bahasa

TANJUNGPINANG,DISKOMINFO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri meminta Pemerintah Provinsi Kepri untuk melanjutkan pembangunan Monumen Bahasa Melayu(MBM)Provinsi Kepri di Pulau  Penyengat.

Namun dengan catatan, Pemprov harus mengumumkan secara terbuka hasil udit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)terhdap proyek tersebut.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak SH di Tanjungpinang, beberapa waktu lalu.

"Kita setuju dengan kelanjutan monumen bahasa ini,namun itu harus sesuai aturan," ungkap Jumaga.

Menurut Jumaga, keberadaan monumen Bahasa Melayu ini merupakan kebutuhan bagi Provinsi Kepri. Sebagai salah satu upaya menjadi pengingat bahwa di Provinsi Kepri sebagai sejarah perkembangan bahasa Indonesia yang dimulai dari pulau penyengat Provinsi Kepri.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Provinsi Kepri Mirza Bahtiar mengatakan, terkait hasil audit BPKP Provinsi Kepri terhadap proyek MBM sebenarnya pada 2015 lalu hasil audit itu sudah keluar.

Namun, lanjut Mirza pada tahun 2018 lalu, Gubernur Kepri Nurdin Basirun kembali mengajukan permintaan kepada BPKP untuk melakukan audit terhadap proyek yang mangkrak tersebut.

“Untuk hasil audit yang diajukan tahun 2018 lalu, kemungkinan masih dalam proses. Sebab, sampai saat ini Inspektorat Kepri belum menerima tembusan hasil audit itu,” ujar Mirza

Mirza juga menyebutkan, bahwa terkait proyek MBM di Penyengat itu, pihak Polda Kepri ternyata sudah bergerak mulai melakukan penyelidikan.

“Saya baru dua minggu lalu di BAP di Polda Kepri dimintai keterangan terkait proyek tersebut. Tentunya kami menghargainya proses hukum tersebut,” kata Mirza.(Asikk2)