Misni : Perempuan Harus Masuk di Politik

TANJUNGPINANG,DISKOMINFO - Keterlibatan perempuan Kepulauan Riau dalam dunia politik sangat diharapkan. Tidak hanya melalui pencalonan di legislatif saja, namun juga partisipasi perempuan dalam menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan umum (Pemilu) mendatang.

“Tugas kita Dinas PP dan Kesbang bagaimana keterlibatan perempuan di politik. Karena perempuan harus masuk di politik,” ujar Misni, SKM, M.Si, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kepri, Selasa (12/2).

Yaitu dengan cara memberikan hak pilihnya pada Pemilu 17 April mendatang. Saat ini tercatat 609.542 jumlah pemilih perempuan di Kepri. Tak jauh berbeda dengan pemilih laki-laki yang tercatat sebanyak 619.882 orang.

Dinas P3AP2KB Provinsi Kepri mengaku memiliki kepentingan sendiri agar perempuan aktif menggunakan hak pilihnya. “Karena kita memang punya kepentingan, bahwa dalam rangka mencapai indeks pemberdayaan gender itu keterlibatan perempuan dari parlemen 30 persen,” jelas Misni.

Hal tersebut hingga kini belum terpenuhi. Pada Pemilu mendatang saja, keterlibatan perempuan dalam pencalonan di legislatif masih belum mencapai 30 persen. Di Provinsi Kepri saja baru terpenuhi 17,7 persen saja. Paling tinggi di Kota Tanjungpinang sebesar 27 persen.

“Malah ada yang 10 persen,” sebut Misni. Padahal Dinas P3AP2KB Provinsi Kepri berharap terjadi peningkatan jumlah perempuan yang duduk di parlemen. Pasalnya perempuan yang dipandang paling mengerti tentang kebutuhan perempuan dan keluarga.

“Kalau kami di OPD kan hanya pelaksana. Nah regulasinya kan dari parlemen,” jelas Misni. Untuk itu dinas terus melakukan peningkatan kapasitas perempuan di bidang politik.(Novyana)