PNS Harus Paham SIMANJA, Jadi Dasar Perhitungan TKD

TANJUNGPINANG,DISKOMINFO - Dinas Kominfo Kepri bertekad 2019 ini akan menjadi tahun inovasi. Diawali dengan peluncuran sistem informasi manajemen kinerja (SIMANJA) dan Kepri Tele Conference, diluncurkan oleh Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, Selasa (12/2).

SIMANJA bukan aplikasi sembarang. Berdasarkan Pergub nomor 80 tahun 2018, SIMANJA, bakal menjadi dasar perhitungan pembayaran tunjangan kinerja daerah (TKD), bagi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Kepri.

Dimana perhitungan TKD adalah 40 persen dari prestasi kinerja pegawai yang dilihat dari SIMANJA. Sedangkan 60 persen dari perilaku kerja, yang dilihat dari E-Disiplin. Juga ada faktor pengurang berupa cuti dan sanksi disiplin.

Dengan tagline "Tuliskan Apa Yang Dikerjakan dan Kerjakan Apa Yang Ditulis", PNS di lingkungan Pemprov Kepri diwajibkan mengisi SIMANJA setiap bulannya. “Dengan catatan mereka telah mengisi SKP (sasaran kinerja pegawai) tahunan, yang akan diturunkan menjadi SKP bulanan,” ujar Drs. Zulhendri, M.Si, Kadis Kominfo Kepri, Senin (11/2).

Meskipun SIMANJA dihitung setiap bulan pada periode tanggal 21 hingga 20 setiap bulannya, PNS dapat mengisi SKP secara harian. Hal tersebut untuk memudahkan PNS dalam merekap kinerja dan juga memudahkan atasan langsung dalam menilai kinerja bawahan.

Pasalnya setiap bulan, atasan langsung wajib menilai kinerja bawahan dengan penilaian beragam. Mulai dari 0-50 masuk dalam kriteria sangat buruk yaitu mendapatkan lima persen prestasi kerja. Untuk penilaian 51-60 dalam kriteria kurang, mendapatkan 10 persen penilaian kinerja.

Sedangkan penilaian 61-75 berada di kriteria cukup, dengan 20 persen penilaian kinerja. Untuk penilaian 76-90 dan 91-100 mendapatkan kriteria baik dan sangat baik, dengan penilaian kinerja masing-masing 30 dan 40 persen.

“Bagi atasan langsung yang tidak memberikan penilaian akan dikenakan sanksi pengurangan sebesar 10 persen dari TKD bulan berjalan. Dan penilaian diambil alih oleh pejabat diatasnya,” sebut Kadis. Penilaian untuk kepala perangkat daerah, asisten sekretaris daerah dan staf ahli gubernur, dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Untuk kepala biro, penilaiannya dilakukan oleh asisten sekretaris daerah. Sedangkan sekretaris daerah, dilakukan secara self assessment atau penilaian sendiri. PNS di lingkungan Pemprov Kepri wajib memahami SIMANJA, untuk dapat melakukan pengisian.(Novyana)