2019, Pemprov Kepri Kelola Retribusi Jasa Pelabuhan

DISKOMINFO - Terhitung 2019, laut mulai dari nol sampai 12 mil dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) di seluruh Indonesia, sedangkan untuk 12 mil sampai 200 zve adalah kewenangan pemerintah pusat. Dilansir Haluan Kepri, hal tesebut diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam undang-undang no 23 tahun 2014, Pasal 27 tentang pemerintah daerah, yang mana mengamanahkan bahwa nol sampai 12 mil pengelolaannya oleh Pemerintah Provinsi.

Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri menjelaskan pemungutan retribusi ini sebagai bentuk perjuangan panjang lebih kurang 1,5 tahun, bersama jajarannya yang tekait jasa labuh dan jasa perairan. Selama ini terkait jasa labuh dan jasa perairan di Indonesia dikelola oleh Pemerintah pusat, maka sekarang terhitung 2019 nanti laut mulai dari nol sampai 12 mil betul-betul dikelola oleh pemerintah daerah di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, sedangkan untuk 12 mil sampai 200 zve adalah kewengan pemerintah pusat.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Drs. Jamhur Ismail, MM mengatakan, dalam menindak lanjuti kewengan tersebut maka dari itulah diadakan Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Pendapatan asli daerah dari objek retribusi jasa kepelabuhanan melalui harmonisasi pengelolaan ruang laut serta kebijakan kedepan sekaligus sosialisasi, Rabu (13/12) di Hotel Harmoni one, Batam Centre. "Dalam acara FGD kita dapatkan beberapa kesepakatan terkait jasa labuh dan perairan,"  ucap Jamhur setelah acara FGD itu.

Adapun kesepakatan tersebut ialah, pertama, hahwa sesuai peraturan perundang-undangan (UUD 1945, UU RI Nomor 23 Tahun 2014, UU RI No. 28 Tahun 2009 dan UU RI Nomor 17 Tahun 2008), Pemerintah Provinsi berwenang untuk memungut retribusi jasa kepelabuhanan. Kedua, bahwa retribusi jasa kepelabuhanan terkait pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 mil menjadi kewenangan pengelolaan pemerintah daerah. Sedangkan pemanfaatan ruang laut diatas 12 mil merupakan kewenangan pengelolaan pemerintah pusat. Ketiga, bahwa retribusi pelayanan kepelabuhanan berupa jasa labuh dan penggunaan perairan agar ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi daerah pada tiap-tiap Provinsi. Keempat, sebagai tindaklanjut atas penegasan jasa labuh dan sewa penggunaan perairan sesuai surat Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Perhubungan Nomor 550/10589/SJ tanggal 30 November 2018 perihal tindak lanjut hasil rapat kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2018. make seluruh Daerah Provinsi akan menyurati Menteri Perhubungan untuk percepatan dan dukungan penerapannya. Kelima, upaya Iainnya apabila pain 4 belum mendapatkan tanggapan. maka Asosiasi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Seluruh Indonesia dan Asosiasi Kepala Badan Pendapatan Provinsi seluruh Indonesia mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi oleh Pemerintah Provinsi danlatau melalui Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Keenam, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Provinsi Lainnya akan menerapkan pemungutan Retribusi Daerah terkait jasa labuh dan sewa penggunaan perairan per 1 Januan’ 2019 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi masing-masing. Yang ketujuh ialah seluruh Badan Usaha terkait di Provinsi Kepulauan Riau mendukung penerapan jasa labuh dan penggunaan perairan menjadi Pendapatan Daerah untuk pembangunan daerah dan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, yang mana kesepakatan tersebut langsung di tanda tangani oleh seluruh Dinas perhubungan Perhubungan dan BP2RD yang hadir.

Setelah didapatkan kesepakatan tersebut, maka khusus Provinsi Kepri pada 2019 nanti APBD dari jasa retribusi di targetkan sebanyak 60 miliar, yaitu dari jasa labuh dan retribusi, karena letak geografis Kepri yang sangat strategis menjadi jalur lintasan duni, terutama Selat Malaka yang dilalui kapal-kapal raksasa (VLCC).(SN)