Gubernur: APBD Harus Beri Manfaat Bagi Masyarakat

TANJUNGPINANG,DISKOMINFO - Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun menyatakan APBD harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat, karena kegiatan yang dilaksanakan tahun 2019 harus bersentuhan dengan kepentingan publik.

"Seluruh OPD sudah diingatkan untuk berhati-hati dalam menyusun perencanaan kegiatan. Tim perencanaan harus menyusunnya sesuai kebutuhan masyarakat, san kemampuan anggaran," kata Nurdin seusai rapat paripurna persetujuan Ranperda APBD 2019, di Kantor DPRD Kepri, Jumat.

Nurdin mengimbau masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan, termasuk memberi saran dan kritik yang produktif. Peran serta masyarakat dalam pembangunan, khususnya, diharapkan mampu mempercepat realisasi dari target pemerintah.

"Kami terbuka, menerima saran dan kritik dari masyarakat," ucapnya.

akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2019 senilai Rp3,65 triliun.


Juru bicara Badan Anggaran, Ing Iskandarsyah saat menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda APBD 2019 mengatakan, pendapatan bersumber dari pajak daerah yang diproyeksikan sebesar Rp1,1 triliun, retribusi Rp73 miliar, keuntungan Bank Riau-Kepri Rp11 miliar, dana perimbangan Rp2,3 triliun dan pendapatan lain-lain yang sah Rp54,5 miliar.

Sementara pengeluaran tahun 2019 berupa belanja langsung Rp1,83 triliun, dan belanja tidak langsung Rp1,8 triliun. Belanja langsung berupa belanja pegawai Rp230 miliar, pengadaan barang dan jasa Rp1 triliun, belanja modal Rp620 miliar.

Sedangkan belanja tidak langsung berupa belanja pegawai Rp830 miliar yang sudah termasuk membiayai pegawai kabupaten kota, tunjangan keluarga, antisipasi penambahan pegawai, gaji 13 dan 14, tunjangan prestasi, belanja hibah dan belanja sosial Rp4 miliar, belanja bagi hasil untuk kabupaten dan kota Rp400 miliar belanja bantuan kepada belanja tidak terduga Rp2 miliar.(Asikk1)