Gubernur Kepri Gesa Pengesahan RUU Daerah Kepulauan

TANJUNGPINANG,DISKOMINFO - Gubernur H Nurdin Basirun menegaskan bahwa keberadaan RUU Daerah Kepulauan ketika disahkan nanti diharapkan mampu secara efektif meningkatkan pembangunan di Kepulauan Riau. Dengan keberadaan payung hukum yang lebih terkhusus, semua potensi di daerah dapat termanfaatkan dengan optimal yang kemudian akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Sebenarnya cuma satu dalam hal ini yakni satu pikiran, satu hati, satu langkah kita bersama-sama merealisasikan RUU ini agar segera rampung, beragam tahapan harus segera dilalui dan selesaikan bersama,” ujar Gubernur saat menerima Kunjungan Kerja Pansus DPR RI tentang RUU Daerah Kepulauan di Rupatama Lt.4, Kantor Gubernur, Pulau Dompak, Istana Kota Piring, Tanjungpinang, Kamis (29/11).

Gubernur dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Tim Pansus DPR RI ke Kepulauan Riau dalam rangka dengar pendapat ini. Dia juga berharap melalui rancangan undang-undang ini, perlu diperhatikan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. “Dalam penyusunan RUU ini, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan kajian lebih mendalam, sehingga RUU daerah kepulauan betul-betul menyerap aspirasi provinsi kepulauan”, lanjut Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur mengatakan Provinsi Kepri adalah daerah indonesia yang terluar, dengan jumlah pulau 2.408 dan pulau berpenghuni 394. Dengan lautan 96% dan daratan 4% dan Kabupaten 5 kota 2 kecamatan 70 kelurahan 141 desa 275. “Jadi secara fisik Kepri sangat baik dengan laut yang luas ini untuk kebijakan usaha pembangunan kemaritiman dan penyelenggara pertahanan, dengan terbentuknya UU Kepulauan,” tambah Gubernur.

Dalam paparannya, Gubernur mengatakan bahwa di Keprilah pergerakan ekonomi nanti akan jauh berkembang dari negara-negara tetangga. Apa lagi dengan adanya wisman setiap minggu nya yang sekarang sudah meningkat 25% pada tahun 2018 ini. Dengan sendirinya kondisi pelayanan juga akan meningkat. Apalagi dengan pengurusan pajak dan pendapatan lainnya yang akan mendongkrak pembangunan.

Sementara itu, Ketua Tim Pansus DPR RI Amir Uskara menjelaskan bahwa kunjungan yang dilakukan ini untuk mendengarkan pendapat para stakeholder dan elemen masyarakat terkait dengan Rancangan Undang – Undang tentang daerah kepulauan. “Kunjungan yang dilakukan akan merangkum semua aspirasi dari Provinsi Kepulauan yang ada di Indonesia, sehingga diharapkan melalui dengar pendapat ini, hasil yang didapatkan di lapangan valid”, kata Amir.

Amir menambahkan bahwa dari dengar pendapat yang telah dilakukan, selanjutnya akan dibawa ke dalam rapat pansus di DPR RI, sehingga seluruh masukkan yang telah disampaikan oleh seluruh daerah kepulauan yang ada di Indonesia dapat dijadikan sebuah undang undang. “Melalui pertemuan ini, dapat menjadi masukan dalam menyempurnakan rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan menjadi undang-undang”, kata Amir Uskara.(SN)