Dewan Minta Pemprov Terbitkan Pergub Pengelolaan Labuh Jangkar

TANJUNGPINANG,DISKOMINFO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri meminta pemerintah Provinsi Kepri untuk dapat membentuk Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai dasar untuk mengelola retribusi labuh jangkar di Provinsi Kepri.

Hal ini disampaikan Anggota Fraksi partai Demokrat Joko Nugroho di Tanjungpinang,Kamis (29/11).

Menurut Joko, keberadaan pergub labuh jangkar ini diharapkan menjadi dasar hukum bagi pemerintah Provinsi Kepri untuk memungut retribusi kapal-kapal yang berlayar di laut Provinsi Kepri.

"Untuk mengelola labuh jangkar ini, kita membutuhkan pergub untuk menjadi dasar penarikan nya," tegas Joko.

Untuk itu, Joko Nugroho menghimbau Pemerintah Provinsi Kepri dapat mulai membentuk pergub terkait pelaksanaan kegiatan labuh jangkar tersebut.

"Dengan izin pemanfaatan dan kewenangan pengelolaan kawasan laut Kepri ini harus segera kita manfaatkan agar menjadi salah satu sumber PAD Kepri," tegas Anggota Komisi III DPRD Kepri ini.

Disebutkan Joko, nantinya jika dikelola dengan baik pengelolaan labuh jangkar di Provinsi Kepri ini dapat menyumbangkan PAD Kepri sebesar Rp 60 Miliar pada tahun 2019 mendatang.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah optimis pengelolaan labuh jangkar ini dapat terealisasi pada tahun 2019 mendatang.

"Insyaallah, kita akan berupaya untuk secepatnya kita proses dan buat pergubnya agar kita manfaatkan," ungkap Sekda.

Sekda melanjutkan, untuk target pendapatan ia tak ingin menargetkan angka pastinya, namun Sekda optimis akan menjadi pemasukan bagi APBD Kepri tahun mendatang.(Asikk2)