KPK Luncurkan Sistem Pengawasan Pajak Daring Di Batam

BATAM,DISKOMINFO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan penerapan sitem pengawasan penerimaan pajak dalam jaringan (daring) Kepulauan Riau dan Riau di Batam, Rabu.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan pengawasan penerimaan pajak daring perlu dilakukan kareba penting.

"Sistem itu dibangun untuk memastikan setiap pembayaran pajak yang dibayarkan masuk ke kas daerah," ujarnya, yang juga mantan Direskrim Polda Kepri.

Menurut dia, seluruh pemerintah daerah harus mampu memastikan potensi pajak yang diterima daerah, termasuk pendapatan yang bersumber dari nonpajak. Kepastian tersebut dibutuhkan sehingga diketahui berapa pendapatan asli daerah sebagai napas pembangunan daerah.


Penerapan sistem pengawasan pajak sevara daring untuk memudahkan pengawasan terhadap penerimaan pajak.  Program itu pula untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya administrasi pengelolaan penerimaan daerah yang bebas dari KKN.

Sistem yang terbangun juga sepatutnya didukung dengan penerapan sistem administrasi yang benar di pemerintahan daerah.

"Kami mendorong pemda untuk menerapkan sistem administrasi pencatatan penerimaan pajak daerah lebih efektif, efisien, dan akuntabel dengan berbasis teknologi informasi," ucapnya.

Penerapan pajak daring dengan menggunakan alat perekam yang terpasang di tempat usaha wajib pajak terhubung langsung dengan data di kantor pemda. 

"Dari sistem yang terbangun, maka seluruh data setiap transaksi akan terkirim langsung ke pemda," tegasnya.(Asikk1)