Dewan Tetapkan 11 Perda Bakal Dibahas 2019

TANJUNGPINANG,DISKOMINFO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Provinsi Kepri akhirnya menetapkan sebanyak 11 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang bakal dibahas pada tahun 2019 mendatang.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Bapemperda Provinsi Kepri Onward Siahaan pada paripurna Senin (26/11) sore kemarin.

Menurut Onward, keberadaan perda sangat penting dimiliki suatu daerah untuk menjadi dasar jalannya sistem pemerintahan di daerah.

"Sehingga telah menjadi kewenangan daerah untuk menetapkan dan membentuk perda sebagai dasar hukum daerah yang sesuai perundang-undangan," tegas Onward.

Disampaikan Onward, berdasarkan hasil rapat Bapemperda Kepri terdapat 11 ranperda yang bakal dibahas pada masa sidang tahun 2019 mendatang.

"Yangmana dari ke 11 ranperda tersebut terdiri dari 3 perda rutin, 5 perda turunan dan 3 perda baru," ungkap Onward.

Menurut Onward,  Ranperda yang bakal dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri merupakan ranperda yang diajukan oleh pemerintah Provinsi Kepri dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah OPD di lingkungan Pemprov Kepri serta ranperda inisiatif yang di gagas DPRD Kepri.

Adapun 11 Ranperda yang bakal dibahas pada tahun 2019 meliputi Ranperda Penyelenggarakan Ketenagakerjaan , Ranperda Penyertaan Barang Milik Daerah, Ranperda Pengelolaan Industri Provinsi Kepri, Ranperda Perangkat Daerah (SOTK), Ranperda Gedung Berciri Khas Melayu, Ranperda APBD Perubahan tahun 2019, Ranperda Pelayaran dan Pengelolaan Kawasan Perairan, Ranerda CSR , Ranperda Perusahaan Umum Daerah Tirta Kepri, dan Ranperda APBD tahun 2020.

Sementara itu, Onward menambahkan sebagai capaian pembahasan Perda tahun 2018 saat ini, dari 12 Ranperda yang diajukan untuk dibahas pada tahun 2018.

"Hanya 3 ranperda yang selesai di sahkan , dan 2 ranperda yang bakal disahkannya" ungkap Onward.

Serta lanjut Onward , 5 ranperda bakal dibahas pada masa sidang tahun 2019 dan dua perda tidak akan dibahas. Yakni Ranperda Perlindungan Hak Perempuan dan Ranperda Tata Cara Produk Hukum Daerah.(Asikk2)