PNS Harus Memiliki Nama Jabatan

TANJUNGPINANG,DISKOMINFO - Demi tertib administratif, BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau menggelar Kegiatan Penataan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemprov Kepri, Senin (19/10). Acara tersebut menghadirkan Kasi Supervisi Kepegawaian BKN Kanreg XII, Wisudo Putro Nugroho sebagai pembicara.

Kegiatan ini bertujuan agar setiap PNS di lingkungan Pemprov Kepri dapat didudukan sesuai nama jabatannya. Kepala BKPSDM, Drs. Firdaus, M.Si menyampaikan bahwa saat ini masih banyak PNS yang belum ada nama jabatannya. Apalagi PNS yang diangkat pada tahun 2010 ke bawah.

“Inilah mengapa PNS harus diberikan nama jabatan. Tidak ada lagi istilah staf. Selain untuk pembayaran tunjangan kinerja, BKPSDM juga ingin tahu dan memfasilitasi bagaimana kualitas, kuantitas, dan distribusinya nanti,” ujarnya saat membuka acara.

Diakuinya, jumlah pegawai Pemprov Kepri saat ini 5.082 orang. Dari jumlah tersebut, 1.606 orang merupakan jabatan pelaksana yang harus diatur segera nama jabatannya. Sementara sisanya terdiri atas 1 JPT Madya, 45 JPT Pratama, 214 Pejabat Administrator, 609 pejabat pengawas, dan 2.607 fungsional.



Jabatan fungsional sendiri terdiri dari 2.061 guru, 183 perawat, 37 bidan, 25 auditor, 28 arsiparis, 31 Polisi Pamong Praja, dan lain-lainnya.

Selain mengacu pada Undang-Undang ASN dan PP nomor 11 Tahun 2017, kegiatan ini mengacu juga pada Perka BKN nomor 19 tahun 2017 tentang tata cara pelaksanaan dan pengubahan dan atau penambahan nomenklatur jabatan pelaksana PNS di lingkungan instansi pemerintahan.

Selain itu, Peraturan Gubernur nomor 72 tahun 2017 tentang kualifikasi jabatan PNS Provinsi Kepulauan Riau pun turut menjadi acuan.

Berbagai bentuk permasalahan pun dibahas dalam acara yang berlangsung 2 sesi tersebut. Misalnya bagaimana solusi bagi PNS fungsional yang belum diangkat ke dalam jabatannya.

Menurut Wisudo, karena keperluannya untuk pembayaran tunjangan kinerja, maka untuk sementara dapat dicarikan terlebih dahulu formasi jabatan pelaksana yang paling mendekati dengan pekerjaannya.

“Asessor misalnya. Jika dia belum diangkat, maka dia dapat ditempatkan ke dalam jabatan analis kinerja sesuai dengan peta jabatan organisasi,” terangnya.

Sementara itu, perlakuan terhadap PNS yang fungsional tetapi tidak dalam habitat awalnya juga menjadi bahan diskusi menarik. Salah satu PNS Dinas Kesehatan yang formasi awalnya perawat, harus rela kembali ke rumah sakit karena formasinya yang tidak tersedia di Dinas Kesehatan.

“PNS tahun 2011 itu wajib ditempatkan kembali sesuai nama jabatannya. Mengapa? Karena mulai tahun 2011 itulah setiap orang melamar sesuai nama jabatan,” jelas Wisudo.

Untuk itu, ia menyampaikan bahwa penataan PNS ini penting agar kebutuhan organisasi terpenuhi. Selain sebagai perwujudan meryt sistem, penataan ini memberikan peluang pada PNS agar lebih berkembang sesuai dengan kompeten(NS)