Isian Silat Sudah Mencapai 69 Persen

TANJUNGPINANG,DISKOMINFO - Hingga November ini, progres penginputan data pegawai dalam aplikasi Sistem informasi Layanan Aparatur Terpadu (SILAT) di lingkungan Pemprov Kepri baru  mencapai 69%.  Padahal, sejumlah sosialisasi dan evaluasi sudah dilakukan BKPSDM untuk menaikan angka persentase data progres.

Berdasar data rilis terbaru bertanggal 9 November, BKPSDM tetap memegang peringkat pertama progres penginputan data dengan angka 95.85%.

Disusul Biro Organisasi dan Korpri dengan 94.96%, dilanjutkan Biro Pemerintahan dan Perbatasan dengan angka 92,8%, dan Biro Administrasi Layanan Pengadaan dengan angka 91,59%. Sementara sisanya masih di bawah angka 90%.

Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran tercatat menjadi perangkat daerah yang menyumbang persentase paling kecil sebesar 49,18%. Diikuti Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah dengan persentase 54.64%.



Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di posisi berikutnya dengan angka 61.17% dan Dinas Perhubungan yang menyumbang 1% angka lebih banyak di persentase 62.17%.

Demikian juga dengan progres angka dua instansi rumah sakit provinsi. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban mencatatkan diri di angka 62.77% sementara Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang berada di posisi berikutnya dengan angka 64,1%.

Melihat progres data tersebut, Kepala BKPSDM, Drs. Firdaus, M.Si pun kembali meminta Kepala Perangkat Daerah untuk mengerahkan seluruh PNS melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam aplikasi SILAT.

“Hal itu dimaksudkan agar pelayanan kepegawaian PNS dapat berjalan dengan lancar karena semua data sudah tersedia di dalam system,” ujar Firdaus beberapa waktu lalu.

Sejak tergabung dalam Kepri Integrated Information System (KIIS) dan diluncurkan pada peluncuran e-government Kepri awal Januari lalu, SILAT memang diharapkan menggebrak paradigma pelayanan kepegawaian. 

Jika sebelumnya pelayanan bersifat face to face antara pegawai bertemu pegawai, SILAT mengubahnya menjadi pegawai bertemu sistem. Hal tersebut dimaksudkan agar pelayanan kepegawaian bisa berjalan lebih efektif dan efisien.(NS)