KPU Batam Bersama Dinsos Data Pemilih Disabilitas

BATAM,DISKOMINFO - Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Kepulauan Riau berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk mendata penyandang disabilitas grahita yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih pada Pemilihan Legoslatif dan Pemilihan Presiden 2019.

"Pendataan terhadap penyandang disabilitas grahita ini merupakan instruksi KPU RI guna menindaklanjuti surat Bawaslu RI Nomor 1842/K. Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 perihal pemenuhan hak memilih bagi penyandang disabilitas grahita," kata Komisioner Bidang Teknis KPU Batam, Zaki Setiawan di Batam, Sabtu (24/11).

Dilansir Antara, seperti diketahui, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi dengan warga lainnya.

Melalui pendataan tersebut, penyandang disabilitas grahita yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih akan didata dalam daftar pemilih dengan memberikan catatan pada kolom keterangan sebagai disabilitas grahita. Kemudian, TPS yang terdapat pemilih penyandang disabilitas grahita dan jenis disabilitas lainnya juga akan diidentifikasi untuk memudahkan mereka menggunakan hak pilihnya, lanjut Zaki.

Dikatakan Zaki Setiawan, sebelumnya KPU Batam mencatat sebanyak 259 penyandang disabilitas dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. KPU Batam juga sudah melakukan sosialisasi untuk memberikan pendidikan politik dan mendorong partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu.

"Konsititusi kita telah memberikan jaminan persamaan hak politik kepada setiap warga negara. Muatan konstitusi dengan jelas dan tegas tidak menoleransi segala bentuk diskriminasi politik atas dasar suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, termasuk disabilitas," kata pria yang pernah berprofesi sebagai jurnalis itu.

Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 menegaskan setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Kemudian di pasal lainnya, Pasal 28 I, menyebutkan setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Dan pasal 13 UU 8/2016 tentang disabilitas juga menjelaskan hak-hak politik untuk penyandang disabilitas. Di antaranya meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih parpol atau individu yang menjadi peserta dalam pemilu, hingga memperoleh pendidikan politik, kata Zaki.(SN)