Gubernur Tetapkan UMK Se Kepri

TANJUNGPINANG,DISKOMINFO - Gubernur Provinsi Kepri akhirnya secara langsung menetapkan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) Se Provinsi Kepri di Tanjungpinang, Rabu (21/11) kemarin.

Yang mana, penetapan ini lakukan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan serta sesuai Ketentuan Pasal 89 Ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tentang ketenagakerjaan.

"Untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Bupati/Walikota di Provinsi Kepulauan Riau tentang usulan penetapan upah minimum kabupaten/kota tahun 2019 yang sebelumnya disepakati Dewan pengupahan Provinsi Kepri," ungkap Gubernur.

Dikatakan Gubernur, Berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau, Nurdin menetapkan  Gubernur upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019, yaitu UMK Kabupaten Bintan ditetapkan melalui keputihan gubernur Kepri nomor 1256 yakni sebesar Rp 3.362.561,-per bulan.

"UMK kota Tanjungpinang melalui keputusan Gubernur nomor 1257 Tahun 2018 tgl 21 November 2018, sebesar Rp.2.771.172,- /bulan, UMK Batam ditetapkan melalui Keputusan Gubernur No. 1258 Tahun 2018 , sebesar Rp.3.806.358,-/bulan," ungkap Gubernur.

Sementara itu, lanjut Gubernur untuk UMK Karimun ditetapkan melalui Keputusan Gubernur No. 1259 Tahun 2018 sebesar Rp.3.074.281,-/bulan, UMK Lingga ditetapkan melalui Keputusan Gubernur No. 1260 Tahun 2018 sebesar Rp.2.798.102,-/bulan; dan terakhir UMK Natuna ditetapkan melalui Keputusan Gubernur No. 1261Tahun 2018 sebesar Rp.2.863.308,-/bulan dan  UMK Anambas ditetapkan melalui Keputusan Gubernur No.1262 Tahun 2018 sebesar Rp.3.168.439,- /bulan.

Sementara itu, untuk Upah Minimum Provinsi Kepri (UMP) Kepulauan Riau, Nurdin menetapkannya melalui Keputusan Gubernur Nomor  1186 Tahun 2018 tgl 30 Oktober 2018, sebesar Rp.2.769.754,- /bulan.

"Kedepannya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 ini diberlakukan hanya bagi Pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun," ujar Gubernur.

Sedangkan untuk yang di atas 1 (satu) tahun terlebih dahulu dilakukan melalui musyawarah dan perundingan antara Pekerja/Serikat Pekerja/Serikat Buruh bersama Pengusaha dengan sebaik-baiknya, dan dituangkan dalam ketentuan struktur dan skala upah untuk diberlakukan di perusahaan.

Untuk itu, dilanjutkan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengharapkan semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk menghargai keputusan ini serta tetap memelihara dan meningkatkan iklim investasi yang kondusif di Wilayah Provinsi Kepri.

Sehingga kebijakan pengupahan yang telah diambil dapat menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.(Asikk2)