Pemprov Diminta Kedepankan Transparansi Informasi - Terkait Seluruh Informasi Terkait Proyek Gurinda

TANJUNGPINANG,DISKOMINFO - Komisi Informasi Provinsi Kepri bersama Stisipol Raja Haji Tanjungpinang menggelar diskusi publik dengan Tema  membedah Proyek Gurindam XII di kampus Stisipol Raja Haji Tanjungpinang,Senin (19/11).

Yang mana diskusi publik ini dilakukan guna menjadi sarana untuk dapat memberikan dan berbagi informasi terkait pelaksanaan proyek strategis Provinsi Kepri yakni Proyek Gurindam XII.

Hal ini disampaikan Kepala Stisipol Raja Haji Tanjungpinang Endri Sanopaka dalam penyampaiannya.

"Yangmana , kegiatan ini diharapkan dapat menjadi informasi dalam penyelenggaraan proyek gurindam dua belas," ungkap Endri.

Sehingga kedepannya, jalannya proyek ini dapat berjalan dengan baik khususnya dalam penggunaan proyek gurindam  anggaran pada proyek tersebut.

Tak hanya Endri Sanopaka, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepri Irwandy,S.IP mengatakan bahwa keterbukaan informasi kepada publik ini merupakan salah satu keharusan yang dikedepankan dalam rangka pelaksanaan good government.

"Begitu juga terkait proyek Gurindam XII ini, saya banyak menerima masukan dan informasi terkait masih sulitnya masyarakat mendapatkan informasi yang pasti terkait pelaksanaan proyek ini," ungkap Irwandy.

Padahal, berdasarkan Undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang keterbukaan dan transparansi informasi bahwa setiap informasi hendaknya terbuka dan transparan.

"Sehingga dapat lebih meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai jalannya proyek ini, apalagi mengingat besarnya anggaran pemerintah yang digunakan,"tegas Irwandy.

Untuk itu,lanjut Irwandy pihaknya mengharapkan kedepannya Pemerintah Provinsi Kepri sebagai penyelenggara pembangunan dapat lebih transparan lagi dalam hal menginformasikan seluruh rencana dan jalannya pembangunan proyek multiyears tersebut.

"Jangankan masyarakat, kami saja yang bertanya kesana belum tentu mendapatkan informasi yang kami butuhkan," ungkap Irwandy.

Sehingga lanjut Irwandy pihaknya menemukan beberapa informasi yang janggal terkait pelaksanaan proyek tersebut.

Sementara itu, anggota DPRD Kepri Ing Iskandarsyah yang juga selaku narasumber mengatakan bahwa proyek  Gurindam XII tersebut merupakan proyek multiyears yang memakan anggaran sekitar Rp 510 miliar.

"Sebenarnya kita di dewan pun, khususnya di fraksi PKS PPP tidak menyetujui pembangunan tersebut, karena melihat situasi dan kondisi anggaran yang dimiliki Provinsi Kepri saat ini," ungkap Ing Iskandarsyah.

Namun, lanjut Ing Iskandarsyah dikarenakan kesepakatan bersama dan melihat tujuan fisikalnya yang diharapkan dapat menunjang perekonomian Kepri sehingga disetujui.

"Namun tetap pihaknya akan terus berupaya mengawasi jalannya penyelenggaraan proyek pembangunan Gurindam XII tersebut.," Ungkap Ing Iskandarsyah.

Sehingga pembangunan proyek tersebut dapat dibangun tanpa pro kontra baik dari berbagai persoalan baik hukum ataupun administrasi lainnya.(Asikk2)