Penyerapan APBN Kepri 2018 Masih Rendah

TANJUNGPINANG,DISKOMINFO - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Kepri mencatat bahwa penyerapan dan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Kepri hingga menjelang akhir tahun 2018 ini masih rendah.

Hal ini ditandai dengan besarnya realisasi APBN di lingkungan Provinsi Kepri hingga akhir triwulan ketiga 2018 II ini baru mencapai 54,65 persen.

"Realisasi penyerapan anggaran baru mencapai 54,65 persen dari total anggaran pada APBN ke Provinsi Kepri Rp 8,03Triliun di 46 kementrian dan lembaga hanya terealisasi Rp 4,39Triliun,"ungkap Plt Kepala Kanwil Pembendaharaan Provinsi Kepri Danar Widanarko pada Rakorda Pelaksanaan Anggaran Provinsi Kepri semester II 2018 di Aston Hotel Tanjungpinang,Kamis (15/11).

Disampaikan Danar,rendahnya realisasi anggaran capaian penyerapan anggaran di Provinsi Kepri saat ini juga lebih rendah dibandingkan penyerapan anggaran triwulan ketiga tahun 2017 lalu yang mencapai 56,02 persen.

"Nilai ini belum mencapai target capaian triwulan III tahun 2018 yakni sebesar 60 persen," jelas Danar.

Menurut Danar, Rendahnya penyerapan anggaran pada APBN tahun 2018 ini disumbangkan oleh realisasi anggaran belanja lain-lain, belanja modal dan anggaran belanja lainnya yang belum optimal.

"Yang mana realisasi ketiga jenis belanja tersebut sebagian melalui mekanisme kontrak, dari 2049 kontrak senilai Rp 1,88 Triliun , hanya ada 2026 atau 98,88 persen kontrak yang rencana pembayaran nya berakhir pada triwulan empal dengan nilai sisa kontrak sebesar Rp 888 Milyar atau sebesar 47,11 persen," tegas Danar.

Sementara itu, Danar menyebutkan dibandingkan dengan penyerapan anggaran di Provinsi Kepri, penyerapan anggaran untuk output prioritas nasional cukup menggembirakan.

"Yang mana dari target nasional sebesar 60 persen , hingga triwulan ketiga saat ini penyerapan anggaran sudah mencapai Rp 59,81 persen," ungkap Danar kembali.

Danar mengungkapkan rendahnya penyerapan anggaran di Kepri ini dikarenakan penurunan penyelesaian tagihan dikarenakan lamanya proses penyelesaian kelengkapan dokumen penyerapan anggaran.

"Dikarenakan adanya penundaan kegiatan yang menghambat penyerapan anggaran, dan penundaan pembayaran dikarenakan menurunnya renkas," ungkap Danar .

Serta adanya faktor lain seperti adanya perubahan kebijakan pusat, juknis yang terlambat diterima satker/SKPD, letak geografis satker kegiatan, kurangnya koordinasi internal satker maupun eksternal,serta keterbatasan SDM baik dari sisi jumlah maupun Pengetahuan.(Asikk2)