Kriteria Kelulusan CPNS Dimodifikasi

DISKOMINFO - Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memodifikasi kriteria kelulusan menyusul minimnya pelamar CPNS yang lulus nilai ambang batas atau passing grade seleksi kompetensi dasar (SKD). Nantinya syarat kelulusan tidak lagi mengacu pada nilai ambang batas. Namun secara resmi peraturan baru ini diperkirakan dikeluarkan pekan depan.

Dilansir Batam Pos, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, Mudzakir, mengatakan panitia seleksi nasional (Panselnas) kini sedang menggodok sejumlah opsi pengganti ambang batas tersebut.

Meski demikian, Mudzakir belum dapat memberikan informasi lebih lanjut sejumlah opsi yang akan diambil tersebut. “Panselnas sedang berupaya mencari solusi terkait rendahnya jumlah pelamar yang lolos passing grade,” kata Mudzakir, Rabu (14/11).

Yang pasti, lanjut dia, rekrutmen CPNS baru tetap menggunakan seleksi kompetensi bidang (SKB). Selain itu, secara umum ketentuan baru dalam kelulusan SKD ke tahap SKB tidak memengaruhi jadwal rangkaian rekrutmen CPNS baru.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, mengakui Panselnas sedang mengkaji alternatif solusi. Salah satu opsi yang dikaji adalah penetapan kelulusan menggunakan metode pemeringkatan.

Menurut dia, peserta yang gagal SKD bukan berarti nilai materi TKP, TIU, dan TWK jelek semuanya. Tetapi ada kalanya dua atau satu di antaranya memiliki nilai yang bagus. Nah, berdasarkan nilai tersebut, bisa digunakan sebagai landasan untuk pemeringkatan.

Dia mengatakan, ketentuan dalam rekrutmen CPNS adalah diambil tiga peserta yang lolos nilai ambang batas SKD untuk maju ke tahap SKB. Nah, karena banyak yang tidak lolos, kemungkinan penentuan tiga peserta ke tahap SKB tidak mutlak berbasis nilai ambang batas. Bima juga menjelaskan nilai nilai ambang batas sudah minimum. “Sehingga tidak mungkin akan diturunkan lagi,” jelasnya.

Bima juga mengomentari materi soal SKD yang dianggap sulit oleh peserta ujian. Khususnya untuk soal tes karakteristik pribadi (TKP). Selain dinilai sulit, ambang batas TKP sangat tinggi dibandingkan dengan tes wawasan kebangsaan (TWK) dan tes intelenjensia umum (TIU).

Menurut dia, materi soal TKP dibuat sedemikian rupa untuk mengetahui respons peserta atas sebuah kejadian atau masalah di masa depan. ’’Karena target rekrutmen CPNS tahun ini adalah menjaring mereka yang siap meng-hadapi tantangan birokrasi pada 20-30 tahun mendatang,’’ tuturnya.

Sebagaimana diketahui ambang batas bagi pelamar umum ditetapkan 143 poin untuk TKP. Kemudian 80 poin untuk TIU dan 75 poin untuk TWK. Setiap butir soal untuk TIU dan TWK memiliki skor 5 poin jika dijawab benar. Sedangkan untuk TKP masing-masing pilihan jawaban memiliki bobot nilai yang berbeda-beda.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengem-bangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Pemko Batam, M Sahir, mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu arahan dan keputusan dari pusat terkait solusi atas minimnya pelamar CPNS yang lolos nilai ambang batas. “Sampai sekarang kami masih belum dapat arahan resmi dari Panselnas,” kata Sahir, Rabu (14/11).

Senada dengan Sahir, Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan prinsipnya pemerintah daerah hanya menunggu keputusan pemerintah pusat. “Kami ini hanya bisa curhat, makanya sampaikan ke pusat. Tunggu saja, apa kebijakan MenPAN-RB,” ujarnya.

Soal hasil SKD, Rudi berkesempatan menyampaikan pada ratusan guru yang hadir pada acara festival seni yang ditaja PGRI Kota Batam di Kepri Mall, kemarin. “SKD hasilnya negatif, yang daftar 6 ribuan, lulus 140 sekian, kalau tak salah. Ini baru SKD, belum tes yang lain,” ucapnya.(SN)