Disdik Tanjungpinang Harap Kebijakan Penuhi Formasi Guru

TANJUNGPINANG,DISKOMINFO - Banyaknya peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 yang tidak lolos Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada formasi tenaga guru, menjadi perhatian serius Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tanjungpinang, Hz Dadang AG. Ia mengharapkan ada kebijakan khusus untuk memenuhi formasi guru di Kota Tanjungpinang.

Dilansir Haluan Kepri, harapan tersebut diungkapkan Dadang bahwa di Kota Tanjungpinang sangat membutuhkan guru yang masih kekurangan ratusan tenaga pendidik serta terus mengalami kekurangan tiap tahunnya karena sebagian guru pensiun. Bagaimana caranya, dikatakan Dadang, tetap kekurangan guru harus terpenuhi.

Dijelaskan Dadang, yang juga sebagai Ketua PGRI Provinsi Kepri saat ini khusus di Kota Tanjungpinang masih kekurangan tenaga pendidik sebanyak 552 guru. Pihaknya bersyukur tahun ini, mendapatkan formasi guru dalam penerimaan CPNS walalu pun hanya sebanyak 164 formasi. "Apabila formasi belum memenuhi, kita berharap Pemerintah Pusat punya kebijakan untuk itu.

Karena guru sangat dibutuhkan. Karna banyaknya tenaga pengajar guru yang sudah tua dan memasuki purna tugas atau pensiun. Untuk menutupi kekurangan guru di sejumlah sekolah, kami terpaksa mempekerjakan 500 lebih tenaga guru honorer untuk mengajar dengan gaji yang didanai dari APBD Kota Tanjungpinang, serta honor dari komite sekolah," ungkapnya.

Dadang juga mengatakan, untuk mengurangi krisis tenaga pengajar atau guru di Kota Tanjungpinang, Pemerintah Pusat diharapkan segera merealisasikan pengangkatan pegawai non-PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) terhadap sejumlah guru honorer.

"Rencananya, guru honor yang usianya di atas 35 tahun dan tidak bisa lagi mendaftar CPNS, maka akan diarahkan menjadi pegawai pemerintah (P3K). Gajinya setara dengan gaji PNS dan digaji dari APBN, bukan digaji dari APBD. Artinya, gaji setara atau sesuai dengan UMP (Upah Minimum Provinsi)," pungkasnya.

Sementara itu, Walikota Tanjungpinang Syahrul menambahkan saat ini benar-benar kurang ketersediaan guru untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Tanjungpinang. Karena itu Syahrul berharap, kuota pada penerimaan CPNS yang sudah diberikan oleh Pemerintah Pusat tetap dapat terpenuhi, sekalipun dari 146 kuota yang diberikan hanya 27 peserta yang dinyatakan lulus. "Karena setiap bulan itu terus ada guru yang pensiun. Jadi kalau ditambah 146 itu sudah sangat lumayan," ujar Syahrul.

Soal bagaimana kebijakan yang ingin ditempuh, Pemko Tanjungpinang, kata Syahrul, masih menunggu intruksi dari Pemerintah Pusat. Apa pun kebijakannya nanti yang ditempuh. Kendati demikian Syahrul berharap, tetap dapat mengutamakan terpenuhinya kuota formasi CPNS yang tersedia. "Ini bukan masalah Tanjungpinang saja. Di Pemprov Kepri dan banyak daerah lain juga mengalami hal yang sama.

Jadi kami semua masih sama-sama menunggu kebijakan dari Pemerintah Pusat," jelasnya. Jika perlu, sambung Syahrul, sebagai kepala daerah, ia akan mempertanyakan hal ini secara langsung kepada Pemerintah Pusat mengenai polemik ambang batas (passing grade) yang belum ada solusinya. "Kalau perlu tentu kami akan berkirim surat ke sana," tutup Syahrul.(SN)