Pemko Batam Hapus Denda Pajak Bumi Bangunan

BATAM,DISKOMINFO - Pemerintah Kota (Pemko) Batam menghapuskan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kebijakan mulai berlaku 13 November 2018 hingga 30 hari ke depan.

Dilansir Batam Pos, pembebasan denda PBB sudah melalui serangkaian prosedur, serta tertuang dalam Keputusan Wali Kota Batam Nomor KPTS 299/HK/XI/2018 tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Penghapusan Denda PBB Perdesaan dan Perkotaan.

Kebijakan tersebut untuk meringankan masyarakat Batam. Mereka yang masih menunggak pembayaran PBB, bisa segera melunasinya tanpa denda. Dalam kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan seperti sekarang, masyarakat diharap memanfaatkan kemudahan ini.

“Kami harapkan masyarakat bisa ikut program ini. Kalau ada utang Rp 10 juta dan denda Rp 2 juta, maka cukup membayar Rp 8 juta saja,” kata Kepala BP2RD Kota Batam Raja Azmansyah di Batam, Rabu (14/11).

Kebijakan penghapusan denda PBB merupakan yang pertama diberlakukan Pemko Batam. Mekanismenya tidak berbeda dengan pembebasan denda administrasi kendaraan bermotor.

“Semoga program ini bisa diminati masyarakat. Karena kami tidak tahu apakah akan diperpanjang. Itu tergantung pak Walikota Batam bagaimana,” ucap Azmansyah.(SN)