5131 Pemilih Non KTP El Terdata KPU Kepri - 80 Persennya Merupakan Warga Lapas Se Kepri

TANJUNGPINANG,DISKOMINFO - Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Kepri menetapkan sebanyak 5131 pemilih yang masuk dalam Daftar Potensial Pemilih Non KTP Elektronik pada pemilihan umum tahun 2019 mendatang.

Yang mana, dari total tersebut sebanyak 2753 pemilih merupakan pemilih yang berasal dari lembaga permasyarakatan (lapas) yang ada di Provinsi Kepri.

Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Kepri Divisi Data Kependudukan Priyo Handoko pada rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan kedua (DPTHP2) di Aston hotel Tanjungpinang, Rabu (14/11).

"Dari data tersebut sekitar 80 persen pemilih yang belum memiliki KTP El merupakan warga binaan di lapas yang ada diseluruh kabupaten kota Se Provinsi Kepri," ungkap Priyo.

Dijabarkan Priyo, untuk kita Batam potensial pemilih yang belum memiliki KTP Elektronik sebanyak 1475 pemilih yang terdiri dari 1393 pemilih yang berasal dari lapas kota Batam.



"Untuk kabupaten Bintan jumlah pemilih potensial non KTP elektronik sebanyak 1175 pemilih dan 1075 pemilihnya merupakan warga binaan lapas di Kabupaten Bintan," ujar Priyo.

Sementara itu, untuk di kota Tanjungpinang sebanyak 215 pemilih yang belum memiliki KTP elektronik atau non KTP El dan untuk di kabupaten Lingga sebanyak 30 pemilih.

"Yang mana, keseluruhan pemilih non KTP elektronik di kota Tanjungpinang dan Lingga merupakan warga Binaan Lapas," kata Priyo.

Untuk di kabupaten Karimun, Priyo melanjutkan terdapat 357 pemilih yang belum memiliki KTP non Elektronik, namun hanya 40 pemilih yang berasal dari lapas.

Sedangkan untuk dua kabupaten lainnya seperti Natuna dan Anambas dari total keseluruhan pemilih non KTP Elektronik tidak ada pemilih yang berasal dari pemilih yang berada di Lembaga Permasyarakatan.

"Keseluruhan pemilih yang belum berKTP Elektronik merupakan masyarakat, untuk di kabupaten Natuna sebanyak 600 pemilih sedangkan di kabupaten Anambas sebanyak 1279 pemilih yang non KTP Elektronik," tegas Priyo.

Yang mana, akhir Priyo permasalahan yang terjadi di kedua kabupaten ini dikarenakan persoalan administrasi dan perekaman KTP Elektronik yang terkendala jaringan.(Asikk2)