Pemprov Terus Upayakan Undang-Undang Kepulauan

TANJUNGPINANG,DISKOMINFO - Pemerintah Provinsi Kepri (Pemprov) Kepri mengatakan akan terus mengupayakan segera ditetapkannya undang-undang kepulauan di Provinsi Kepri.

Pasalnya, dengan adanya Undang-Undang Kepulauan ini, Pemprov dapat memiliki kewenangan dalam mengelola potensi kepulauan yang dimiliki Provinsi Kepri.

Hal ini disampaikan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun di Tanjungpinang beberapa waktu lalu.

"Setelah kewenangan hak labuh jangkar kita dapatkan, kini tinggal kewenangan Rancangan Undang-Undang Provinsi Kepulauan kita gesa," ungkap Gubernur.

Karena, menurut Gubernur, adanya Rancangan Undang-Undang Provinsi Kepulauan ini dapat mempermudah dan menjadi dasar hukum dalam pengelolaan wilayah kepulauan.

"Apalagi kita (Kepri.red) memiliki banyak pulau-pulau baik berpenghuni maupun tidak, sehingga untuk mengelolanya dibutuhkan aturan dan kewenangan Khusus," ungkap Gubernur.

Baik dalam pengelolaannya, maupun bagaimana pemanfaatan nya , lanjut Nurdin diperlukan keberadaan RUU ini.

"Kita harapkan agar RUU ini segera ditetapkan agar percepatan pembangunan kawasan kepulauan yang ada di Kepri tercipta," kata Gubernur.(Asikk2)