Sekdaprov Kepri Tegaskan Penegakan Hukum Di Laut

TANJUNGPINANG,DISKOMINFO - Sekdaprov H TS. Arif Fadillah mengatakan wilayah Kepulauan Riau yang lebih luas wilayah lautannnya dibandingkan daratan merupakan keuntungan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraaan pemerintahan. Ada banyak potensi terjadinya pelanggaran di wilayah perairan Provinsi Kepulauan Riau, yang harus ditegakkan.

“Luas daratan kita hanya 4 persen, dan lautan hingga 96 persen. Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum di laut yang tegas dan menjunjung tinggi nilai kebenaran,” kata Arif pada acara Focus Group Discussion dengan tema Implementasi dan Implikasi Penegakan Hukum Laut di Hotel CK Tanjungpinang, Rabu (07/11).

Arif mengatakan banyak sekali pelanggaran yang terjadi di wilayah laut diantaranya illegal fishing, penyelundupan barang, transaksi narkoba. Semua itu berdampak buruk bagi perkembangan dan pembangunan di Provinsi Kepri.

“Kerjasama dari semua pihak baik dari Angkatan Laut, Polair, Bea dan Cukai, Bakamla dan Kejaksaaan sangat diperlukan untuk meminimalisir dan menekan angka kejahatan di laut kita. Dengan menekan angka kejahatan di laut maka kita bisa makmsimal memanfaatkan kekayaan laut kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Arif berharap Focus Group Discussion (FGD) ini dapat berjalan sebagaimana diharapkan dan dapat menghasilkan keputusan dan kesepakatan yang tentunya akan membawa perubahan yang lebih baik dalam penegakan hukum khususnya di wilayah perairan Kepri.

“Kita berharap hasil dari diskusi ini nantinya bisa diimplementasikan serta diaplikasikan oleh semua aparat yang terlibat dalam penanganan masalah hukum di laut serta sinergi serta koordinasi antar lembaga menjadi lebih baik,” ucapnya.

Sementara itu, Kajati Kepri Asri Agung Putra dalam sambutannya sekaligus membuka Focus Group Discussion (FGD) ini mengatakan kegiatan ini sangat penting karena laut yang sangat luas di Kepri membuka terjadinya peluang yang lebih besar untuk terjadinya kejahatan serta pelanggaran.

Akan tetapi penanganan pelanggaran di wilayah laut tidak semudah di daratan karena melibatkan banyak instansi diantaranya Polair, Angkatan Laut, Bea Cukai, Balai POM serta kejaksaan. Oleh karena itu acara ini adalah kesempatan bagi semua instansi untuk kembali bersinergi dan menyamakan persepsi mencari solusi dalam penegakan hukum di laut. “Penegakan hukum di laut harus berkualitas, proporsional dan bermartabat,” kata Asri.(SN)