Bawaslu Tanjungpinang Bersinergi Awasi Pemilu

TANJUNGPINANG,DISKOMINFO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tanjungpinang terus membangun sinergi dengan berbagai pihak dalam membangun pengawasan Pemilu, baik itu melalui pemantau Pemilu yang independen yang telah teregistrasi serta pemilu yang terverifikasi dan terakreditasi oleh Bawaslu RI. Dilansir Haluan Kepri, hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang usai menjadi narasumber dalam kegiatan Deklarasi Pemilu Anti Hoax dan SARA yang ditaja oleh PD KAMMI Tanjungpinang, di Kafe Kebon, Sabtu (3/11). "Pemantau pemilu telah diatur di dalam UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan diatur secara teknis dalam Perbawaslu No.4 Tahun 2018 tentang Pemantau Pemilu," ujar Muhamad Zaini.

Zaini menjelaskan saat ini Lembaga Pemantau Pemilu yang telah berkoordinasi dan mendaftarkan diri di tingkat Kota Tanjungpinang ada PD KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) dan PC HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). "Selanjutnya nama-nama pemantau pemilunya dikoordinasikan dan diserahkan kepada Bawaslu Kepri untuk diproses pembuatan kartu pemantau," ujar Zaini.

Kedua organisasi tersebut di tingkat Nasional telah terakreditasi oleh Bawaslu RI. KAMMI dengan nomor akreditasi 001/BAWASLU/IX/2018 dan HMI dengan akredirasi 009/BAWASLU/VII/2018. "Pada acara deklarasi ini, sekaligus dilakukan penandatanganan kode etik Pemantau Pemilu bagi KAMMI sebagai sebagai prinsip dan pedoman dalam pelaksanaan pemantauan," tutur Zaini.

Menurut Zaini, berbeda dengan Pilkada, pendaftaran Pemantau Pemilu melalui KPU, tapi dalam Pemilu sebagaimana diatur UU 7 Tahun 2017, pendaftarannya melalui kewenangan Bawaslu. "Pemantau Pemilu merupakan lembaga independen yang telah terakreditasi oleh Bawaslu RI untuk melakukan pemantauan tahapan pelaksanaan pemilu," tegas Zaini.

Adapun kriteria yang perlu dipenuhi lembaga pemantau, tambah Zaini, yakni adanya kepengurusan, berbentuk badan hukum, sumber dananya mandiri, independen. "Saat ini ada 11 lembaga yang telah diakreditasi secara Nasional sebagai pemantau pemilu," ujar Zaini. Sementara itu, lanjut Zaini, di antara tahapan pemilu yang cukup krusial, adalah tahapan kampanye. Krusial karena banyak potensi pelanggaran yang dapat terjadi. "Maka peranan pemantau pemilu dapat turut memantau dan mengawasi proses kampanye peserta pemilu. Setiap temuan dugaan pelanggaran, dapat dilaporkan kepada Bawaslu," jelas Zaini.

Sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 4 Tahun 2018, Pasal 19, Huruf f, bahwa pemantau pemilu dapat menyampaikan temuan pelanggaran kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, apabila pelaksanaan proses tahapan Pemilu tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Keberadaan lembaga pemantau dapat membantu mengawal dan mengawasi proses pelaksanaan pemilu, yang akan menguatkan kualitas demokrasi," pungkas Zaini.(SN)