Pansus RZWP3K Desak Pusat Sahkan PP Pemda

TANJUNGPINANG,DISKOMINFO - Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) mendesak pemerintah pusat membahas dan mengesahkan peraturan pemerintah yang menjadi turunan dari UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Tanpa peraturan teknis, undang-undang itu sulit dilaksanakan secara maksimal," kata Wakil Ketua Pansus RZWP3K DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah,
di Tanjungpinang, Rabu.

Ia mengatakan, peraturan teknis yang merupakan turunan dari UU Pemda yang dibutuhkan agar Pemprov Kepri dapat mengambil kebijakan, terutama dalam mengelola sektor kelautan.

"Selama ini Kepri banyak "lost" pendapatan dari sektor kemaritiman. Salah satunya disebabkan argumen hukum untuk mengelola sektor kelautan secara maksimal tidak kuat," ujarnya.

Saat mewakili pansus dan DPRD Kepri dalam rapat koordinasi pelaksanaan urusan bidang kelautan dan perikanan dalam implementasi kebijakan kelautan Indonesia yang diselenggarakan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Iskandar menyampaikan agar pemerintah pusat mempercepat menyelesaikan PP turunan dari UU Pemerintah Daerah, terutama yang berkenanaan dengan wewenang wilayah laut 0-12 mil.

"Kami ingin mereka tahu, peduli terhadap permasalahan ini. Perhatikan Kepri," tegasnya, yang juga Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera-Persatuan Pembangunan.

Ia mengemukakan Pemprov Kepri belum dapat melaksanakan Pasal 27 UU Pemda secara maksimal. Ketentuan itu, menurut dia perlu dipertegas sehingga dapat diimplementasikan untuk kepentingan masyarakat.

Bagi masyarakat Kepri, kata dia laut merupakan harapan. Laut sebagai sumber kehidupan masyarakat Kepri yang sebagian besar tinggal di pesisir. "Laut adalah kehidupan, dan kami ingin membangun kekuatan kepri dari laut. Karakter daerah kami 96 persen adalah laut," ujarnya.(Asikk1)