Pemprov Akan Integrasikan E-SSH, E-Planning Dan E-Budgeting

TANJUNGPINANG,DISKOMINFO - Pemerintah Provinsi Kepri tak main-main dalam menerapkan pemerintahan berbasis elektronik. Bekerjasama dengan Pemprov Sumatera Utara, Pemprov Kepri akan mengintegrasikan e-SSH (standar satuan harga), e-planning dan e-budgeting.

“Kita melaksanakan TOT (training of trainers)e-SSH, e-planning dan e-budgeting ini selama empat hari. Nanti pelaksanaan ini akan dilaporkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ujar Drs. Zulhendri, M.Si, Kepala Dinas Kominfo Kepri, Selasa (30/10).

Memang integrasi e-SSH, e-planning dan e-budgeting tersebut merupakan rekomendasi KPK, untuk pencegahan korupsi. Pemprov Kepri sebelumnya telah melakukan MoU (memorandum of understanding) dengan Pemprov Sumut, karena provinsi tersebut dipandang sukses oleh KPK dalam mengintegrasikan e-SSH, e-planning dan e-budgeting.



“Diharapkan pada April 2019 nanti aplikasi ini sudah dapat digunakan di lingkungan Pemprov Kepri. Saat ini kita TOT dulu dengan beberapa OPD. Diharapkan nanti yang ikut TOT ini bisa meneruskan ilmunya ke rekan-rekan di OPD-nya,” tambah Zulhendri.

TOT tersebut diikuti oleh Inspektorat, Barenlitbang, Biro Pembangunan, BPKAD, Diskominfo dan bank yang bekerjasama dengan Pemprov Kepri. TOT selama empat hari ini, menghadirkan tim dari Sumut sebagai narasumber.

Dengan pengintegrasian ini merupakan bagian dari keseriusan Pemprov Kepri dalam menerapkan e-Government atau pemerintahan berbasis eletronik. “Sebelumnya kita sudah menggunakan aplikasi-aplikasi tadi, tapi belum terintegrasi. Nanti setelah TOT ini, tergantung pimpinan kapan akan diimplementasikan,” ujar Ir. Muhammad Yunus, MM, Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Untuk menerapkan integrase tersebut akan membutuhkan jaringan yang kuat. “Nanti kita akan siapkan jaringannya. Tidak menggunakan wi-fi, tapi menggunakan kabel LAN,” tambah Yunus.(tiwi)