Pemko Batam Terima Penghargaan Dari Kemenpan RB

TANJUNGPINANG,DISKOMINFO - Pemerintah Provinsi Kepri memastikan rasionalisasi anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Murni 2019 mendatang tak akan mempengaruhi program prioritas provinsi Kepri.

Khususnya program yang mengarah pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah di Tanjungpinang beberapa waktu lalu.

"Kita tidak bisa menghindari untuk melakukan pengefisienan anggaran ini, sejumlah program harus dilakukan pemotongan atau penundaan akibat defisit ini," ungkap Sekda.

Namun lanjut Sekda, Pemerintah Provinsi Kepri tetap berupaya dan berkomitmen untuk tetap mempertahankan program prioritas utama baik itu pembangunan proyek strategis dan penganggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.

"Untuk anggaran yang langsung menyangkut masyarakat tak akan kita tunda, yang ditunda hanya program pembangunan yang bersifat tidak begitu mendesak," ungkap Sekda.

Disampaikan Sekda, hal ini dilakukan pemerintah provinsi Kepri mengingat defisit anggaran yang bakal kembali ada pada APBD Kepri tahun 2019 mendatang.

"Untuk itu kita terus menghimbau OPD untuk dapat lebih teliti dalam melakukan rasionalisasi ini," ungkap Sekda.

Jangan sampai, tambah Sekda program yang di rasionalisasi termasuk program yang penting dan berdampak ke masyarakat atau sebaliknya.(asikk2)