Gubernur Minta Fasilitas Pemerintah Tak Digunakan Dalam Kampanye

TANJUNGPINANG,DISKOMINFO - Gubernur Kepri, Nurdin Basirun minta aparatur sipil negara(ASN) untuk bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Hal tersebut disampaikan Gubernur melalui surat edaran nomor 120/3433/PEMTAS/SET.

Memang sesuai UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN), pasal 9 ayat (2) disebutkan ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Karena itu Gubernur minta pada bupati dan walikota serta kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri, untuk melakukan beberapa langkah.

“Mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, dengan menggunakan hak pilih masing-masing pada tanggal 17 April 2019,” sebut Gubernur pada surat edaran tertanggal 23 Oktober 2018 tersebut.

Gubernur minta agar bupati, walikota dan kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri untuk mengingatkan ASN termasuk pegawai tidak tetap (PTT) untuk menjaga netralitas, dengan tidak terlibat dalam kegiatan kampanye, tim kampanye, tim relawan dan bentuk lainnya dengan menggunakan media sosial maupun pesan singkat.

“Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota apabila sebagai tim kampanye agar mengajukan cuti sebelum melakukan kegiatan kampanye,” seperti tertera pada poin (c) pada surat edaran tersebut.

Fasilitas milik pemerintah juga tidak diperkenankan untuk dipergunakan dalam kegiatan kampanye. Selain melalui surat edaran tersebut, dalam beberapa kesempatan juga diingatkan hal serupa terkait netralitas ASN.(tiwi)