UMK Tanjungpinang 2019 Diprediksi Naik

TANJUNGPINANG,DISKOMINFO - Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang, sudah mulai menggelar rapat persiapan untuk pembahasan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Tanjungpinang, di lantai II Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Tanjungpinang, Kamis (18/10).

Rapat tersebut menghadirkan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Reformasi Tanjungpinang, serta Dewan Pengupahan Tanjungpinang dan BPS Tanjungpinang. Seperti diketahui, UMK Kota Tanjungpinang pada tahun 2018 ini sebesar Rp2.565.187.

Dilansir Haluan Kepri, Ketua SPSI Reformasi Kota Tanjungpinang, Cholderia Sitinjak mengatakan rapat perdana yang digelar ini baru sebatas rapat persiapan untuk membahas UMK Kota Tanjungpinang tahun 2019 mendatang. Selain itu, pihaknya juga mengucapkan terima kasih telah dimulainya rapat tersebut.

"Hari ini, kita baru mulai rapat perdana. Untuk memaparkan harga-harga sembako di Tanjungpinang, dan inflasi daerah berapa dan inflasi Nasional berapa untuk sebagai bahan dasar dalam membahas kenaikan UMK yang akan dipaparkan oleh BPS Tanjungpinang," ungkapnya.

Sehingga kata dia, dalam rapat itu, pihaknya beserta intansi terkait belum bisa memutuskan dan menjelaskan berapa besaran kenaikan UMK Kota Tanjungpinang pada 2019 mendatang. Namun, ia memastikan bahwa UMK Kota Tanjungpinang untuk tahun 2019 pasti akan naik daripada UMK Kota Tanjungpinang pada tahun 2018.

"Yang jelas pasti naik. Tapi naiknya berapa kita belum dapat memutuskan. Karena akan dirembukkan di beberapa pertemuan lagi. Lagi pula kita diberikan waktu hingga tanggal 21 November mendatang untuk ditetapkan oleh Gubernur Kepri," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang, Marzul Hendri juga mengatakan untuk keputusan terkait UMK 2019 nanti akan melalui mekanisme rapat yang melibatkan unsur pemerintah, dewan pengupahan, serikat pekerja.

"Setelah nanti rapat penetapan oleh dewan pengupahan, kemudian akan menjadwalkan bersama Walikota Tanjungpinang untuk audiensi. Lalu akan minta rekomendasi beliau (walikota) kalau itu disetujui untuk di teruskan ke Gubernur Kepri untuk di SK kan," terangnya.

Berdasarkan surat edaran Kementerian Tenaga Kerja (Kemennaker), ditetapkan bahwa kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan UMK tahun 2019 sebesar 8,03 persen.

Kenaikan tersebut di antaranya didorong oleh pertumbuhan ekonomi nasional, dalam hal ini pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB. Dalam edaran itu juga, UMP dan UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana yang telah disebutkan tadi berlaku terhitung 1 Januari 2019.(SN)