Gubernur Kepri Tampung Aspirasi Warga Kampung Cunting

BATAM,DISKOMINFO - Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyambangi pemukiman kampung Cunting RT 01/ RW 02, kelurahan Tanjunguncang, Batuaji, Sabtu (20/10). Kedatangan orang nomor satu di Kepri ini dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Beberapa antaranya adalah pasokan air bersih dalam hal ini yang dialirkan oleh PT ATB selaku pengelolah air bersih di Batam serta legalitas lahan yang mereka tempati.

Paulus, seroang warga menuturkan, bertahun-tahun sekitar 200 kepala keluarga di sana kewalahan mendapatkan pasokan air bersih sebab air dari PT ATB belum bisa masuk ke pemukiman mereka. “Padahal kampung di ujung bawa sudah masuk dan pipa air lewat depan rumah kami. Kami taat pajak, kami warga negara Indonesia kenapa kami tak dilayani,” ujar pria yang sapa diakrab Paul itu.

Persoalan yang paling dominan dihadapi masyarakatnya adalah legalitas lahan. Lahan perkampung yang merupakan wilayah perbatasan dengan tuguh kampung Tua Cunting hingga saat ini belum jelas statusnya. Warga berniat membayar UWTO namun belum bisa sebab belum ada kepastian apakah masuk kampung Tua ataupun Kaveling.”Sudah berpuluhan tahun kami tinggal disini tapi kami tidak tenang karena persoalan ini,” kata ketua RT 02 Ponce.

Kepada Gubernur, masyarakat berharap agar Pemerintah Provinsi Kepri siap memfasilitasi mereka dengan baik untuk memperoleh pasokan air bersih ataupun memperjuangkan legalitas lahan pemukiman mereka itu. Horjani Dewanti Hutagalung, perwakilan masyarakat lainnya yang menjembatani pertemuan dengan Gubernur berharap agar Gubernur bersedia menjadi bapak angkat masyarakat di sana khusus untuk memperjuangkan hak-hak mereka.“Yang paling diharapkan warga di sini adalah legalitas lahan. Kami berharap agar bapak Gubernur bersedia menfasilitasi masyarakat di sini untuk menyelesaikan persoalan ini. Sudah berpuluh tahun mereka disini namun belum ada kepastian,” ujar Horjani.

Menanggapi itu Nurdin Basirun mengaku akan koordinasi dengan intansi-instansi terkait agar segera memperhatikan persoalan-persoalan tersebut. “Ini (legalitas lahan) persoalan yang umum di Batam. Pemerintah lagi berupaya untuk mempermudah urusan ini dengan berupaya menyatuhkan dualisme di Batam. Pemko Batam tentu akan menyelesaikan persoalan ini. Masyarakat harus dapat tempat tinggal yang layak. Saya belum bisa berbicara banyak terkait legalitas lahan ini tapi semaksimal mungkin kami akan upayakan supaya masyarakat di sini tenang dan nyaman,” kata Gubernur.

Untuk persoalan-persoalan lain Gubernur juga menanggapi dengan mengarahkan agar perwakilan masyarakat di sana untuk menghubungi kepala dinas-kepala dinas terkait. “Mohon maaf saya tak bisa jawab satu persatu. Tapi pertanyaan bapak ibu akan dicatat ibu Horjani untuk diteruskan ke kepala-kepala dinas terkait. Saya akan rekomendasikan karena ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Saol listrik, air dan lain sebagainya,” ujar Gubernur.(SN)