Karimun Tampil Sebagai Pilot Project

KARIMUN,DISKOMINFO - Kejaksaan Agung menjadikan Kejaksaan Negeri Karimun sebagai pilot project (percontohan) karena dinilai berhasil menyelesaikan konflik sebelum konflik tersebut muncul melalui upaya pencegahan, penyelesaian hingga pemulihan setelah terjadinya konflik.

Untuk mengupas upaya pencegahan konflik yang telah dilakukan, maka Kejagung menggelar Focus Group Discussion (FGD) peningkatan harmonisasi penegakan hukum guna mengantisipasi konflik sosial dalam rangka keutuhan NKRI di Gedung Nasional Tanjungbalai Karimun, Kamis (18/10).

Diskusi tersebut dihadiri Wakil Bupati Anwar Hasyim, Kajari Karimun Taufan Zakaria, Danlanal TBK Letkol Laut (P) Catur Yogiantoro, Kasat Reskrim AKP Lulik Febyantara, Pasintel Kodim 0317/TBK Kapten Cpl E.S Nasution, Danpom Kapten Laut (PM) Wanto, Kepala Dinas Pendidikan Bakri Hasyim, OKP dan pelajar.

Kepala Kejari Karimun Taufan Zakaria mengatakan, Kejagung telah menetapkan 4 Kejari di Indonesia sebagai percontohan karena Karimun telah berhasil membuat pola penyelesaian sebelum sebelum konflik itu ada. Keberhasilan itu tidak terlepas dari sinergitas aparat penegak hukum dan komponen masyarakat.

"Sengaja kami menggelar FGD saat ini, karena sinergitas itu terbangun bukan hanya di lingkungan aparat penegak hukum. Melainkan juga mendapat dukungan sepenuhnya dari elemen masyarakat termasuk juga dari pemerintah Kabupaten Karimun sendiri. Ini membuktikan kalau konflik sosial sebagai tugas bersama," ungkap Taufan Zakaria.

Dikatakan Taufan, Karimun yang terdiri dari keanekaragaman suku dan etnis memang menjadi daerah yang rawan terjadinya konflik sosial. Namun, dengan keanekanragaman itu juga merupakan potensi kekuatan untuk membangun Kabupaten Karimun sebagai daerah yang aman dan kondusif.
Untuk mewujudkan upaya pencegahan munculnya konflik horizontal maupun sosial di tengah masyarakat, maka ke depan akan dibentuk tim terpadu yang terdiri dari aparat penegak hukum dan komponen masyarakat.

Mereka nantinya akan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan lingkungan publik lainnya. "Kita harus belajar dari sejarah, biasanya daerah-daerah yang tenang dengan latar belakang daerah yang dihuni keanekaragaman, kemudian dalam perkembangannya bisa berpeluang terjadinya konflik. Meski sampai saat ini, kita melihat belum ada catatan yang menonjol di Karimun terkait konflik horizontal maupun sosial," jelasnya.

Taufan menyebut, pihaknya meminta kepada seluruh komponen masyarakat agar bisa mempertahankan agar jangan sampai potensi-potensi kekuatan yang begitu bagus akhirnya terpicu oleh kejadian-kejadian yang bisa lahirnya dari konflik individu, kelompok maupun isu SARA yang dimunculkan hingga membesar.

"Biasanya, kalau konflik seperti itu muncul dan membesar maka akan berkelanjutan dan penanganannya pun juga harus sistematis dan terpadu juga. Maka dari itu, sebelum konflik itu muncul maka sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk meredam agar jangan sampai ada dan meluas hingga berkelanjutan," terang Taufan.

Sementara, Kasubdit Direktur Jaksa Muda Intelijen Kejaksaan Agung, Agustian Sunaryo mengatakan, terpilihnya Karimun sebagai lokasi penyelenggaraan FGD peningkatan harmonisasi penegakan hukum guna mengantisipasi konflik sosial dalam rangka keutuhan NKRI karena telah berhasil menyelesaikan konflik sebelum konflik itu muncul.

"Penanganan konflik sosial itu bukan hanya ketika sudah terjadi konflik. Kita lebih mengutamakan pencegahan, penyelesaian dan pemulihan. Dan memang Karimun relatif kondusif, namun kita tetap mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Mengingat Karimun yang berada di wilayah strategis atau perbatasan," ungkap Agustian Sunaryo.(SN)