Pemko Tanjungpinang Punya 8 Program Strategis Di RAPBD 2019

TANJUNGPINANG,DISKOMINFO - Pemerintah Kota Tanjungpinang di bawah kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota, Syahrul-Rahma memasukkan delapan program strategis ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019. Kedelapan program strategis yang menjadi fokus pemerintah dimaksud yakni peningkatan kualitas sarana dan prasarana pemukiman melalui pembangunan lampu jalan di beberapa titik wilayah Kota Tanjungpinang, perencanaan hotspot publik untuk akses internet bagi warga, penyusunan dokumen "detail engineering design" (DED) Quran Centre, alokasi untuk insentif guru TPQ, pelaksanaan kegiatan wisuda santri.

pemberian insentif bagi Imam masjid dan penggali kubur, penyiapan rumah singgah dan sekaligus penyiapan sarana transportasi bagi warga Tanjungpinang yang akan berobat ke Kota Batam nanti, santunan duka bagi warga yang meninggal dunia. “Dan program strategis lainnya akan ditindaklanjuti pada RAPBD 2019, salah satunya adalah seragam sekolah bagi seluruh siswa-siswi pada tahun ajaran baru baik murid SD maupun SMP. Serta santunan duka untuk warga kurang mampu,” kata Syahrul di Tanjungpinang, Rabu (17/10).

Lanjut Syahrul, prinsip penyusunan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2019 merujuk pada beberapa hal diantaranya, sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Tertib dan taat pada asas ketentuan peraturan perundang-undangan secara efisien, efektif, ekonomis, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. "Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD," jelasnya.

Untuk itu, arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah difokuskan untuk mengatasi berbagai masalah mendasar yang dinilai akan mengganggu pelaksanaan implementasi kebijakan penataan Kota Tanjungpinang 2019 nanti. Dengan demikian pihaknya akan fokus prioritaskan pembangunan daerah di 2019 pada beberapa sektor antara lain, masalah utama adalah penyediaan infrastruktur dasar yang memadai serta pemerataan fasilitas umum kepada masyarakat, penyediaan pendidikan dasar yang berkualitas menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Hingga, permasalahan pengembangan potensi-potensi unggulan daerah dan kewilayahan, terutama destinasi budaya dan pariwisata dengan pengedepankan karakteristik lokal. "Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui prioritas daerah yang dilaksanakan berbasis kewilayahan," sebutnya. Syahrul juga menjelaskan, jika sebelumnya program strategis kepemimpinan pemerintahaan saat ini telah diakomodir dalam APBD Perubahan. RAPBD tahun 2019 ini dinyatakan Syahrul menjadi tonggak Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam satu tahun berjalan pertama RPJMD periode 2018-2023 mendatang.(SN)