Bupati Karimun Tandatangani Nota Kesepakatan Dengan Dewan Pers

KARIMUN,DISKOMINFO - Kabupaten Karimun merupakan Kabupaten pertama yang menandatangani kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Dewan Pers. MoU tersebut sebagai upaya Pemkab Karimun dalam meningkatkan profesionalisme media dan jurnalis yang bertugas di Karimun guna memerangi media abal-abal (asal-asalan) atau berita hoax.

Sebelumnya, untuk tingkat provinsi baru Provinsi Bengkulu yang sudah menandatangani MoU ini. Dalam waktu dekat, Dewan Pers juga akan menandatangani MoU dengan pemerintah daerah Papua Barat. Selain itu, MoU  tersebut juga mendorong kompetensi wartawan yang bertugas di Karimun dengan melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). 

MoU tersebut diteken Bupati Karimun Aunur Rafiq dan Kepala Bagian Pengembangan Pers dan Hubungan antar Lembaga Dewan Pers Deritawati di Coastal Area Tanjungbalai Karimun saat perayaaan HUT Kabupaten Karimun ke-19 (Jumat, 12/10). Usai penandatangan MoU tersebut, Dewan Pers bersama Humas Setdakab Karimun sengaja mengupas nota perjanjian terkait profesionalitas jurnalis dan media serta peningkatan kinerja wartawan melalui kompetensi yang dikemas dalam bentuk Dialog Pers Karimun di ruang pertemuan Hotel Alishan, Sabtu (13/10).

Deritawati mengatakan, Dewan Pers bersama Pemkab Karimun melalui MoU ini untuk menjaga kemerdekaan pers lewat profesionalisme perusahaan pers, jurnalis dan membina hubungan antara pers, masyarakat dan pemerintah. "Kedepannya, kami berharap agar seluruh jurnalis dan perusahaan pers di Kabupaten Karimun lebih maju dan profesional, baik dalam pemberitaan maupun dalam manajemen perusahaan. Jika perusahaan pers sudah sehat, maka secara tidak langsung jurnalisnya juga akan lebih profesional dalam bekerja," katanya. Deritawati menyebutkan, Kabupaten Karimun merupakan kabupaten pertama yang telah menandatangani MoU dengan Dewan Pers.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI ) Kota Batam, Muhammad Zuhri menambahkan, pers yang sehat itu sebuah ikhtiar yang harus dijalankan oleh pers itu sendiri. Secara perlahan-lahan, pers harus bisa menunjukkan kompetensinya dengan baik, sesuai dengan kaidah dan aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers. "Bagi saya ini sebuah ikhtiar yang harus ditanamkan oleh pekerja pers itu sendiri untuk menjadikan mereka sebagai pers yang sehat. Begitu juga dengan perusahaan pers, harus memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh Dewan Pers, yakni perusahaan yang telah terverifikasi," jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, secara keseluruhan, media maupun jurnalis yang bertugas di Kabupaten Karimun sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan, mereka turut memberikan kontribusi dalam pembangunan daerah dengan menyampaikan berita-berita-positif. Namun, agar media lebih profesional, maka perlu dibuat MoU dengan Dewan Pers.

"Kami ingin wartawan di Karimun bisa bekerja lebih profesional lagi. Untuk payung hukumnya, saat ini ada wacana peraturan bupati tentang kerjasama dengan media. Nanti draf dari Perbup itu akan dibahas bersama semua media di Karimun," ungkap Bupati Karimun Aunur Rafiq.(SN)