Penambahan Waktu Imunisasi MR Belum Sesuai Harapan

TANJUNGPINANG,DISKOMINFO - Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau menyatakan penambahan waktu pelaksanaan Imunisasi Measles dan Rubella (MR) belum membuahkan hasil maksimal, padahal kebijakan itu diberlakukan agar 95-100 persen warga yang berusia 9 bulan-15 tahun diimunisasi vaksin tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Tjetjep Yudiana, di Tanjungpinang, Jumat, mengatakan, program nasional Imunisasi MR yang awalnya berakhir 30 September 2018, kemudian diperpanjang hingga 31 Oktober 2018 ternyata belum terlaksana sesuai harapan karena banyak yang menolaknya.

"Program Imunisasi MR di wilayah itu tidak terlaksana maksimal, karena berbagai lembaga pendidikan, termasuk warga menolaknya. Ini persoalan persepsi halal dan haram," katanya.

Sampai sekarang jumlah warga yang berusia 9 bulan-15 tahun yang telah diberi Imunisasi MR hanya 47 persen dari 608.124 orang. "Masih di bawah rata-rata target, walaupun waktunya sudah diperpanjang hingga 31 Oktober 2018. Kami menargetkan 95-100 persen," ujarnya.

Tjetjep mengemukakan dari tujuh kabupaten dan kota, pelaksanaan program kesehatan nasoonal itu hanya terlaksana agak baik di Tanjungpinang. Permasalahan utama yang dihadapi  petugas yakni persepsi negatif terhadap pelaksanaan Imunisasi MR. Persepsi negatif terkait kandungan Vaksin MR  menyebabkan banyak lembaga pendidikan dan warga menolaknya.

Sementara petugas tidak boleh memaksakan warga diberikan imunisasi tersebut. Dinkes Kepri sendiri sudah menyelenggarakan rapat dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat agar program nasional itu terlaksana maksimal di Kepri. Namun hasilnya juga belum maksimal, karena persepsi negatif terlanjur ditelan mentah-mentah oleh banyak warga.

"Kami khawatir campak dan rubella ini menjadi wabah yang menakutkan jika Imunisasi MR tidak terlaksana maksimal," tegasnya. Menurut dia, upaya yang harus dilakukan agar program itu terlaksana maksimal dengan melibatkan seluruh jajaran pemerintah kabupaten dan kota, mulai dari kepala daerah

hingga lurah dan kepala desa. Sosialisasi secara massif harus dilakukan, terutama melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. "Ini yang belum saya lihat sehingga petugas kesulitan melaksanakan program itu," ucapnya.(Asikk1)