BPPPAD Tekan Angka Pernikahan Anak Dibawah Umur

TANJUNGPINANG,DISKOMINFO - Pemerintah Provinsi Kepri melalui Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Provinsi Kepri terus mengupayakan menekan angka pernikahan anak di bawah umur di Provinsi Kepri. Pasalnya, pernikahan anak dibawah umur ini dapat menyebabkan berbagai permasalahan sosial yang bakal terjadi di masyarakat.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Provinsi Kepri Misni di Tanjungpinang, Selasa (9/10). "Kita terus menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan anak usia dini ini," ungkap Misni. Misni mengharapkan ratio dan jumlah pernikahan anak usia dini di Provinsi Kepri dapat menurun.

"Tahun 2017 lalu, ada 37 kasus pernikahan anak usia dini yang mengajukan pernikahan di pengadilan agama," ungkap Misni. Dilanjutkan Misni , itu baru yang mengajukan , belum lagi yang tidak terdaftar pada KUA atau nikah siri di pulau-pulau yang tidak terdata. "Saya kira akan lebih dari yang kita data jumlahnya," ungkap Misni.

Untuk itu, Badan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah Provinsi Kepri terus berupaya untuk melakukan berbagai aksi baik itu sosialisasi, kampanye maupun komunikasi bersama masyarakat terhadap pelarangan pernikahan anak usia dini ini. "Karena dampaknya pada putus sekolah sang anak, persoalan ekonomi hingga dikhawatirkan pada tindak kekerasan dalam rumah tangga dan persoalan lainnya," tegas Misni.

Misni mengatakan bahwa pihaknya juga telah bekerja sama dengan pihak pengadilan agama dan KUA untuk lebih mempertegas persyaratan pernikahan. "Jika ditemukan ada anak usia dini yang didaftarkan untuk tidak diterima, dan yang bersangkutan harus menyelesaikan persoalan tersebut melalui pengadilan," tegas Misni. Hal ini dilakukan agar tingkat penikahan anak usia dini di Provinsi Kepri di tahun 2018 ini dapat menurun.(Asikk2)