BPS Tetapkan Indeks Kebahagiaan Kepri Di Atas Rata-rata Nasional

Ketika Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan Indeks Kebahagiaan menurut Provinsi, Kepulauan Riau selalu berada di atas rata-rata nasional. Kebahagiaan itu selalu meningkat dalam dua kali indeks yang diterbitkan BPS. Tahun 2014, indeks kebahagiaan Kepri berada pada kisaran 72,42. Tahun 2017, ketika disyiarkan lagi, indeks kebahagiaan Kepri berada di angka 73,11. Angka ini jauh berada di atas rata-rata nasional sebesar 70,69. Dan Kepri, berdasarkan survei pengukuran tingkat kebahagiaan (SPTK) merupakan yang tertinggi di Sumatera. Untuk nasional, Kepri berada di peringkat ketujuh, setelah Maluku Utara (75,68), Maluku (73,77), Sulawesi Utara (73,69), Kalimantan Timur (73,57), Kalimantan Utara (73,33) dan Gorontalo (73,19).

Sesuai visi misinya, Gubernur H Nurdin Basirun dan Wakil Gubernur H Isdianto memang ingin menjadikan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera. Sejahtera yang membuat bahagia. Tak hanya Indeks Kebahagian, Kepri menjadi yang tertinggi di Sumatera. Tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri merupakan yang tertinggi di Sumatera dan berada di posisi empat se-Indonesia.

Menurut Gubernur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan juga ikut mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia. Pemprov Kepri akan terus mendorong pembangunan sumberdaya manusia (SDM) yang semakin baik. Karena itu, dia berterima kasih dengan banyak pihak yang berperan aktif sesuai bidang masing-masing meningkatkan kualitas SDM Kepri.

Dalam catatan BPS, peningkatan IPM menandakan harapan untuk hidup, baik dari dimensi kesejahteraan, harapan hidup, sekolah, maupun hidup layak semakin panjang. IPM disusun dengan menggunakan tiga dimensi, yakni dimensi kesehatan yang diukur dengan indikator umur harapan hidup, dimensi pengetahuan dan pendidikan yang diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta dimensi hidup layak yang didekati dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Dalam catatan BPS, peningkatan IPM menunjukkan adanya peningkatan kesehatan, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan hidup. Karena itu, Gubernur menyampaikan dia selalu mengajak komponen masyarakat melakukan yang terbaik untuk negeri ini.

Di Bidang Pendidikan, capaian pembangunan ditunjukkan dengan meningkatnya angka partisipasi kasar SMA/MA/SMK dari 85,17% pada tahun 2016 menjadi 87,11% pada tahun 2017. Namun, capaian pembangunan yang paling signifikan adalah meningkatnya persentase lulusan SMA/ MA yang diterima di perguruan tinggi yaitu dari 15% pada tahun 2016 menjadi 35,42% pada tahun 2017. Hal ini memberikan harapan terhadap meningkatnya kapasitas sumberdaya manusia di Kepulauan Riau yang merupakan modal dasar bagi pembangunan daerah. Selain itu, persentase lulusan SMK yang diterima di dunia kerja juga meningkat signifikan dari 15% pada tahun 2016 menjadi 50% pada tahun 2017. Ini merupakan indikasi bahwa kualitas pendidikan kejuruan di Provinsi Kepulauan Riau mampu memenuhi ekspektasi pasar kerja.

Adapun salah satu bidang yang saat ini gencar dibangun dan mendapatkan prioritas dalam pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau adalah bidang infrastruktur. Gencarnya pembangunan di bidang infrastruktur dapat dilihat dengan terus dibangunnya jalan, jembatan, pelabuhan, dermaga, air bersih dan listrik. Menurut Gubernur, prioritas pembangunan yang sudah direncanakan harus difokuskan. Prioritas-prioritas yang direncanakan selama ini adalah pembangunan infrastruktur. “Apalagi pembangunan infrastruktur ini ikut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur.

Sejauh ini Pemerintah Provinsi terus melakukan pembangunan infrastruktur di setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepri dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan kebutuhan. Pembangunan jalan-jalan yang bernilai ekonomis dan mampu menjadi generating factor ekonomi dan membuka isolasi wilayah terpencil terus dilakukan di seluruh kabupaten/kota. Hasil pembangunan sarana dan prasarana fisik ini telah menunjukkan hasil yang signifikan dimana dapat dilihat dari indikator pengembangan infrastruktur Kepri yang menunjukkan terjadinya peningkatan presentase jalan provinsi berkondisi baik yaitu dari 593,54 Km pada tahun 2016 menjadi 603,3 Km pada tahun 2017 atau meningkat dari 66,21% pada tahun 2016 menjadi 67,31% pada tahun 2017.

Selain pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi juga meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam kawasan pusat pemerintahan Istana Kota Piring Dompak, Tanjungpinang. Pembangunan infrastruktur kawasan pusat pemerintahan meliputi peningkatan jalan, pembangunan trotoar, penataan median jalan, penataan bundaran dan taman, serta pembangunan gerbang di pintu masuk Jembatan I Dompak menuju Istana Kota Piring. Langkah peningkatan infrastruktur pusat pemerintahan ini dilakukan agar Istana Kota Piring dapat menjadi kawasan hijau dan nyaman bagi masyarakat yang berkunjung.

Gagasan pengembangan Istana Kota Piring sebagai kawasan baru tidak terbatas pada fungsi kawasan pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau saja, melainkan juga telah diarahkan pada pengembangan fungsi-fungsi lainnya seperti pendidikan, olah raga, rekreasi, bisnis, dan permukiman bagi penduduk asli Pulau Dompak yang bermata pencaharian sebagai nelayan.

Terkait dengan hal tersebut, saat ini juga sedang dibangun lapangan sepak bola dan road race sirkuit yang ditujukan untuk mengembangkan minat olah raga masayarakat di bidang persepakbolaan dan olah raga road racing bagi generasi muda. Melalui pengembangan fasilitas olah raga ini diharapkan prestasi olah raga Provinsi Kepulauan Riau juga akan semakin meningkat dan generasi muda yang suka kebut-kebutan di dalam Kota Tanjungpinang dapat diarahkan pada satu kawasan yang terkonsentrasi yang mudah diawasi dan dikendaikan sehingga tidak menimbulkan keresahan masyarakat pengguna jalan.

Perhatian Pemprov Kepri dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya tertuju pada upaya membangun Ibukota Provinsi Kepri saja melainkan juga pada pengembangan infrastruktur di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah Provinsi menyadari bahwa dengan kondisi APBD yang terbatas, pembangunan infrastruktur harus dipertimbangkan sebaik mungkin dengan memprioritaskan manfaat ekonomi yang diberikan apabila infrastruktur tersebut selesai dibangun.

Pembangunan infrastruktur di daerah juga diarahkan pada upaya membuka konektivitas antar wilayah kota-perdesaan sehingga mampu membuka isolasi daerah terpencil dan meningkatkan kapasitas arus barang dan jasa serta mengurangi disparitas antar wilayah. Wilayah-wilayah terpencil yang sebelumnya tidak tersentuh oleh pembangunan infrastruktur seperti beberapa lokasi di Natuna, Anambas, dan Lingga kini mendapatkan sentuhan pembangunan infrastruktur dari Pemprov Kepri.

Peningkatan Jalan Bukit Leman – Trans Batubi – Tanjung Kudu Sedanau dan Jalan Trans Batubi – Kelarik di Kabupaten Natuna merupakan salah satu contoh upaya membuka konektivitas dan isolasi wilayah terpencil yang telah dilakukan oleh Pemprov Kepri. Demikian juga dengan peningkatan Jalan Temburun – Pasir Peti di Kabupaten Anambas dan peningkatan Jalan Musai – Kerandin di Kabupaten Lingga. Dengan adanya jalan-jalan baru tersebut diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas kawasan kota-desa dan memperlancar arus barang dan jasa sehngga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Selain hal tersebut di atas, pembangunan jalan-jalan baru juga diarahkan pada kawasan urban dengan maksud memperluas wilayah perkotaan agar terbentuk kawasan-kawasan baru dan mengurangi beban kawasan lama yang semakin padat. Dalam hal ini, peningkatan Jalan Coastal Area di Kabupaten Karimun merupakan salah satu contoh dari upaya sebagaimana dimaksud.

Dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memperluas lapangan kerja maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah merencanakan beberapa proyek strategis infrastruktur yang saat ini sedang dalam tahap perencanaan maupun telah dimulai pekerjaan fisiknya di lapangan. Adapun proyek strategis tersebut terdiri dari pembangunan kawasan Gurindam 12, pembangunan Jembatan Batam Bintan, pengembangan KEK Tanjung Sauh, KEK Pulau Asam, dan KEK Galang Batang.

Proyek Gurindam 12 berlokasi di Kota Tanjungpinang dan pada intinya merupakan penataan kawasan di sepanjang pantai Kota Tanjungpinang dengan tujuan mengantisipasi persoalan kemacetan di masa yang akan datang, menjadikan ikon baru pariwisata di Kota Tanjungpinang. Yang terpenting adalah sebagai trigger bagi mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kota Tanjungpinang yang berperan sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Riau.

Pembangunan tahun pertama proyek Gurindam 12 akan dimulai dari kawasan Pelabuhan Sri Bintan Pura (Ocean Corner) hingga kawasan Tanjung Buntung (depan Monumen Raja Haji Fisabilillah). Dimana sepanjang kawasan tersebut akan dilakukan reklamasi untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 4,7 Hektar dengan jarak dari darat ke laut mencapai 150 meter. Proyek Gurindam 12 mencakup pembangunan di kawasan Pantai Impian, Batu Hitam, Teluk Keriting, Tugu Pinsil, Tepi Laut, Taman Gedung Gonggong, Pelabuhan Sri Bintan Pura, Pelantar I dan II, sampai ke kawasan Pinang Marina dan Kampung Bugis. Selain itu, ada juga pengembangan KEK Tanjungsauh, KEK Galang Batang dan KEK Pulau Asam.

Menurut Wagub Isdianto, membangun tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan kesejahteraan. “Dengan kesejahteraan yang merata, semua bisa menikmati,” kata Isdianto. Apalagi Kepri dengan 2.408 pulau. Semua daerah, secara perlahan harus terbangun dan saling mendukung. Agar tidak hanya satu kabupaten kota saja yang mengalami percepatan pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan. Tapi harus semua.

Sementara, untuk konektiviti infrastruktur, Pemprov Kepri terus mengesanya dengan berbagai cara. Baik dengan APBN, APBN ataupun mensenergikan sumber dana resmi dan sah. Karena bagi Gubernur dan Isdianto, pemimpin itu harus mensejahterakan rakyatnya. Apalagi, Kepri sudah berusai 16 tahun. Tentu Gubernur dan Isdianto ingin infrastruktur yang memicu dan memacu ekonomi rakyat semakin banyak dibangun. Kesejahteraan yang merata dengan indeks kebahagiaan yang tak terkira.