Gubernur Kepri Singgung Studi Banding ke Luar Negeri

TANJUNGPINANG,DISKOMINFO - Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun menyinggung studi banding pejabat ke luar negeri untuk mempelajari keberhasilan di negara yang dituju. Gubernur saat melantik Syahrul-Rahma sebagai Wako dan Wawako Tanjungpinang di Gedung Daerah Tanjungpinang, Jumat, berpendapat pejabat di pemerintahan yang dipimpinnya tidak perlu ke luar negeri hanya untuk melihat keberhasilan sebuah negara, melainkan mempelajari strategi keberhasilan negara tersebut dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

"Tidak perlu lah studi banding ke Jerman atau Amerika, karena kita sudah tahu negara itu maju karena pelayanan baik dan infrastrukturnya memadai," katanya. Seharusnya, strategi itu diterapkan di Kepri. Pelayanan dan infrastruktur masih menjadi pekerja rumah di Kepri yang harus diperbaiki dan ditingkatkan Laporan dari berbagai pihak, investasi tidak berjalan mulus di Kepri lantaran birokrasi pelayanan yang masih panjang dan rumit. Kondisi itu tentunya kurang baik sehingga perlu segera dibenahi.

"Kondusivitas daerah juga mempengaruhi investasi. Hanya itu yang dibutuhkan. Jadi tidak perlu studi banding ke luar negeri," ucapnya. Gubernur Nurdin mengatakan anggaran yang dibutuhkan untuk studi banding ke luar negeri cukup besar, sementara pemda dituntut untuk melaksanakan kegiatan yang diprioritaskan. Ia mengingatkan para pejabat untuk bekerja maksimal, sesuai ketentuan yang berlaku, karena masyarakat sekarang semakin kritis, dan ikut mengawasi proses pembangunan.

Gubernur juga mengingatkan seluruh Organisasi Pemerintahan Daerah tidak melaksanakan kegiatan serimonial jika tidak dibutuhkan. "Kegiatan tersebut harus menyentuh kepentingan publik. Jadi anggaran dipergunakan harus dipertanggungjawabkan," katanya. Dalam acara pelantikan Syahrul-Rahma tersebut, Gubernur Nurdin juga menyampaikan Pemprov Kepri mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (WTP). "Ini WTP yang sudah ke sekian kali, tetapi ini bukan tujuan akhir," tegasnya.

Nurdin menambahkan WTP merupakan awal bagi pemerintah untuk melangkah lebih baik lagi. Setiap anggaran yang digunakan harus memberi dampak positif pada pemerintahan dan masyarakat. "Penggunaan anggaran harus sesuai dengan sistem akuntansi pemerintahan. Laksanakan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.(Asikk1)